by admin | Jul 31, 2021 | sospol |
Pendahuluan
Pelecehan seksual adalah salah satu tindak kejahatan yang pada hari ini menjadi suatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Tua ataupun muda, laki-laki maupun perempuan, berpakaian tertutup ataupun terbuka, semuanya berpotensi menjadi korban tindak pelecehan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan per 2018 menyajikan bahwa persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Berdasarkan data tersebut, tindak pelecehan seksual yang merupakan bagian dari kekerasan seksual memiliki persentase yang tergolong tinggi, yaitu pada angka 31%. Sementara ditahun berikutnya pun semakin meningkat, yaitu dengan persentase 64%. Berdasarkan data tersebut, bukan tidak mungkin jika ada sebutan “memprihatinkan” dari masyarakat terkait dengan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual.
Mengutip Komnas Perempuan, pelecehan seksual disebutkan sebagai segala bentuk tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelanggaran pelecehan seksual kini dapat terjadi dimanapun, dan melalui apapun, di tempat umum, di tempat tertutup, secara verbal maupun non verbal. Payung hukum dari pelecehan seksual sendiri tertera pada Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Namun pada kenyataannya, masih banyak kasus kejahatan dan pelecehan seksual yang tidak tertangani.
Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di lingkungan kampus. Ada beberapa dari mahasiswa/mahasiswi yang mengalami pelecehan saat sedang berada di kampus. Seperti yang diliput dalam suarajogja.id pada tanggal 8 Mei 2020 tentang mahasiswi UGM, UII dan UIN yang pernah melaporkan tindakan pelecehan seksual. Menurut pengakuan dari para korban tindakan ini pernah dilakukan sesama mahasiswa, staff kampus, hingga dosen. Berdasarkan berita ini tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan kampus UNY sendiri terjadi kasus-kasus pelecehan seksual dari mahasiswa ataupun staff dosen yang belum terangkat atau terliput. Oleh karena itu, melalui kajian ini kami berharap agar ada perhatian dari pihak berwajib, yang terutama dalam hal ini adalah pihak universitas sehingga dapat menangani, mencegah, ataupun menanggulangi kasus seperti ini. Sehingga dapat tercipta lingkungan kampus yang nyaman dan aman sebagai tempat belajar, mengembangkan dan mendewasakan diri.
Kajian Pustaka
1. Apa itu Pelecehan Seksual?
Menurut komnas perempuan pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud berupa siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Adapun dijelaskan juga oleh Winarsunu (2008) bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.
2. Apa saja bentuk pelecehan seksual?
Secara garis besar bentuk pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non- verbal. Kasus pelecehan seksual secara verbal adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan melontarkan suatu hal bernuansa seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Seperti catcalling, komentar/ucapan bernuansa seksual, pesan teks bernuansa seksual, dan mempertunjukkan materi pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan pelecehan non-verbal merupakan pelecehan seksual yang berkaitan dengan fisik, contohnya, memainkan mata dengan tujuan menggoda, mencolek atau menyentuh bagian tubuh korban, serta gerakan atau isyarat yang bersifat sesual sehingga membuat korban merasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan.
3. Faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap pelecehan seksual
Mengutip Wilkins (2014) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang memengaruhi adanya kekerasan seksual seperti faktor individu, faktor lingkungan sosial, dan faktor hubungan;
Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya sex education, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan/pelecehan seksual, dan penggunaan obat – obatan.
Faktor lingkungan sosial : kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tidakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki – laki.
- <
strong>Faktor hubungan : kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.
4. Dampak pelecehan seksual terhadap korban
Mengutip WHO (2017) disebutkan bahwa pelecehan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi korbanny, baik dampak psikologis, dampak sosial, maupun dampak fisik.
Dampak fisik yang dapat terjadi pada korban seperti, luka, lebam, memar, bahkan hingga ke kerusakan organ vital. Korban juga dapat tertular penyakit menular seksual, serta kehamilan yang tidak diinginkan.
Dampak psikologi yang dapat terjadi antara lain seperti, trauma, stress, kesulitan tidur, penurunan harga diri, Munculnya keluhan somatik, dan penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi.
Dampak sosial yang dapat terjadi seperti korban menjadi menutup diri dari lingkungan sekitar, akibat dari stigma di masyarakat. Korban merasa bahwa harga dirinya menjadi rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya. Dalam kasus kehamilan biasanya korban akan dipaksa untuk menikah dengan pelaku.
5. Metode dan Pendekatan:
Naskah ini menggunakan metode narrative research dan ditulis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, kejadian, dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan ruang lingkup yang menjadi sasaran dibuatnya kajian ini. Adapun data-data yang diperoleh untuk merumuskan naskah ini didapat dengan studi literatur dari hasil penelitian, naskah produk hukum, forum pelayanan pengaduan mahasiswa, catatan tahunan komnas terkait, dan melalui angket yang disebar untuk mengetahui pemahaman dan rekomendasi dari mahasiswa atas isu pelecehan seksual dilingkungan kampus.
Pembahasan
Uraian Fakta dan Fenomena
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, hal itu didasarkan pada klasifikasi kemendikbud yang menempatkan UNY pada klaster 1 Perguruan Tinggi terbaik di tanah air. Akan tetapi, dibelakang prestasi tersebut ada hal yang tidak dimunculkan ke publik, yaitu mengenai kasus kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus. Berdasarkan program pelayanan pengaduan (I Hear You), pelecehan seksual di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta sudah terjadi berulang kali. Farley (1978), dalam Kurnianingsih, (2003) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, tebuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Pelecehan seksual terbagi menjadi beberapa macam, mulai dari pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan dan pemaksaan seksual dan pelanggaran seksual. Tindakan pelecehan seksual ini mampu memberikan dampak negatif yang besar kepada para korban, seperti merasa direndahkan, merasa tidak berguna, gangguan kejiwaan yang berpengaruh pada kesehatan fisik, gangguan emosional, gangguan mental yang berujung pada ketakutan traumatis, hingga melakukan percobaan bunuh diri. Adapun beberapa kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di lingkungan kampus dinarasikan pada naskah ini sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, agar kedepannya pihak kampus mampu lebih beperan dalam pencegahan terjadinya tindak pelecehan seksual. Dalam penulisan ini seluruh identitas korban dirahasiakan, demi menjaga nama baik dan mencegah ketersinggungan.
A dan K adalah korban dari pelecehan seksual yang memberikan pengaduan atas pengalamannya kepada pihak yang mampu memberikan mereka perlindungan. Kejadian serupa juga dialami oleh D, ia mendapatkan catcalling dari seorang penjaga parkir lab fakultasnya, kejadian ini sudah ia dapatkan ketika ia menjadi mahasiswa baru. Tindakan pelecehan seksual yang mereka dapatkan berupa catcalling dan pelecehan seksual secara vebal. Catcalling menurut Oxford Dictionary didefiniskan sebagai siulan, panggilan dan komentar yang bersifat seksual dari seorang lelaki kepada perempuan yang lewat didepannya. Chhun (2011), dalam Hidayat & setyanto (2019) mengidentifikasikan catcalling sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik. Mungkin bagi sebagian orang di Indonesia, siulan atau suitan menjadi sebuah hal yang biasa saja. Akan tetapi, hal seperti ini mampu memberikan rasa ketidak nyamanan kepada lawan atau objek bicara, sehingga siulan, bisa menjadi sebuah tindakan pelecehan seksual dan pelaku tentu bisa dikenai pidana.
Pada dasarnya di Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara khusus membahas tindakan catcalling, namun penggabungan dari beberapa peraturan mampu menjamin kepastian hukum secara makasimal. Penggabungan peraturan ini didalamnya terdapat KUHP dan UU. No 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada KUHP Pasal 281 ayat 2 ini menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda, dan Pasal 315 memberi penjelasan bahwa setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan didepan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda. Pada Pasal 8 UU No 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara garis besar melarang seseorang menjadikan orang lain sebagai model atau objek dalam memuat konten yang mengandung usnur pornografi, meskipun dengan persetujuannya. Pernyataan pada Pasal 34 memiliki keterkaitan dengan Pasal 8 dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 8 tersebut. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi, dan seseorang yang melakukan tindakan ini dapat dipidana yaitu pidana penjara dan pidana denda seperti ketentuan yang berlaku pada pasal 35 (Putri & Suardita, 2019).
Pada kasus yang kedua, korban yang berisinial N dkk, pernah mengaku diikuti oleh seorang penguntit yang memiliki kelainan seksual dengan memperlihatkan kelaminnya (ekshibisi). Dari pengalamannya ini tentu N dkk akan mengalami ketakutan yang sangat traumatis. Ekshibisionis berasal dari kata ekshibionisme, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan dari orang tersebut. pelaku ekshibisionis memiliki keinginan kuat agar orang lain mengamati ketika mererka sedang melakukan aktivitas seksual. Kondisi yang mererka alami termasuk kedalam gangguan paraphilia atau penyimpangan seksual. Orang ekshibisionis merasa senang ketika berhasil mengejutkan korbannya. Ekshibisionis biasanya hanya terbatas pada memperlihatkan alat kelaminnya saja atau dengan bermasturbasi didepan objek seksualnya, tetapi tidak sampai melakukan kontak fisik dengan objek tersebut. Sebenarnya, kasus eksibisi seksual ini telah banyak memakan korban. Penyimpangan seksual ini menjadi semakin berbahaya apabila jika tidak ada tindakan lanjut dari aparat negara. Diliput dari kompas.com pada tanggal 26 Januari 2020, sebanyak 3 dari 5 kejahatan seksual yang ada di jalanan, yaitu berupa tindakan eksibisi seksual dengan memperlihatkan kemaluan lalu melakukan masturbasi di depan umum, sisanya seperti yang marak terjadi saat ini yang sering disebut dengan begal payudara.
Kata kesusilaan bisa dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan seksual atau nafsu birahi. Menurut pandangan R. Soesilo di dalam KUHP Pasal 281 dengan jelas menyebut kesusilaan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka ia bisa dikenai Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP yang membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan seksual.
Adapun kasus lain berupa diskriminasi gender yang masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nampaknya, budaya patriarki ini sudah menjadi sebuah kelaziman dalam tatanan adat istiadat. Tak ayal, jika diskriminasi gender ini bisa menjadi sebuah jalan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Padahal di Indonesia sendiri gerakan emansipasi terhadap wanita sudah terbentuk pada zaman R. A. Kartini.
Studi perempuan di Indonesia masih menggunakan kata “diskriminasi” sebagai wacana utamanya kira-kira sampai tahun 2005. Akan tetapi, sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), secara perlahan mampu menggusur istilah “diskriminasi gender” atau “diskriminasi terhadap perempuan”. Menurut Pasal 1 UU Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan Terhadap Wanita, mendefinisikan diskriminasi terhadap wanita sebagai; “setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”. Uraian tersebut memberi arti bahwa diskriminasi berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender ditunujukkan untuk membuat sesorang tidak bisa mengakui, menikmati, dan menggunakan HAM dan membuat pria dan wanita tak setara (Danardono, Purwoko dan Hadiyono, 2014)
Diskriminasi gender yang masih terus dialami wanita, pemerintah membentuk beberapa peraturan yang berupaya untuk melindungi hak asasi perempuan. Diantara Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 (Kania, 2015).
Kekerasan seksual yang terjadi di kampus di Indonesia merupakan sebuah fenomena gunung es. Data akurat terkait jumlah korban atau kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia masih belum diketahui secara pasti termasuk mekanisme penanganannya. Berdasarkan pada tesis yang ditulis oleh Soejoeti (2020), kekerasan seksual di kampus memang benar-benar terjadi di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual di kampus di Indonesia diselesaikan secara internal (kuasi) atau non-litigasi.
Seharusnya upaya penanganan kekerasan seksual lebih mengakomodir kebutuhan dan perlindungan pada korban. Namun penanganan dengan mendamaikan antara pelaku dan korban dalam rangka pengamanan nama baik kampus cenderung dilakukan. Tindakan administrasi menjadi solusi paling sering diupayakan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus. Pemidanaan pelaku dalam rangka pemberian efek jera pun hanya sebuah slogan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Tanpa memperhatikan dampak bagi korban secara mental atau psikologis.
Masykur Wahid (2019) menyebutkan bahwa kampus aman merupakan sebuah konsep bentuk tanggung jawab sosial keagamaan yang dipertimbangkan untuk melindungi perempuan dan anak secara periodik, sustainable, dan intensif. Kampus aman berasal dari dua kata, yaitu kampus yang berarti institusi pendidikan tinggi dan aman yang berarti melindungi manusia dari tindakan kekerasan. Melindungi diinterpretasikan sebagai upaya pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan. Sedangkan, secara terminologis kampus aman yang dimaksudkan adalah perlindungan akademis kepada kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Untuk mewujudkan kampus aman seperti yang telah disebutkan, birokrasi kampus UNY mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di UNY. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa jika ada mahasiswa yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kampus UNY akan ditindak dan diproses melalui sistem yang berlaku. Penanggulangan kekerasan seksual yang dimaksudkan adalah tindakan yang berupa pencegahan terjadinya kekerasan seksual dan penanganan terjadinya kekerasan seksual.
Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tindakan pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan birokrasi adalah dengan melakukan sosialisasi, diseminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual, melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, melakukan penataan sarana dan prasarana kampus, dan meningkatkan kesadaran kehati-hatian warga UNY dalam menghadapi perilaku kekerasan seksual. Namun, semenjak peraturan ini diterbitkan masih belum ada sosialisasi atau diseminasi yang diadakan oleh pihak birokrasi. Padahal sosialisasi merupakan sebuah langkah awal yang terbilang cukup efektif dalam mengedukasi mahasiswa dan warga UNY mengenai pencegahan yang dapat dilakukan dalam kekerasan seksual. Lantas, apakah UNY telah melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual?
Jika pencegahan belum terlaksana maka tidak menutup kemungkinan jika ada warga UNY yang akan mengalami dampaknya yaitu kekerasan seksual. Sehingga untuk memastikan keberlangsungan perguruan tinggi yang terhindar dari kasus kekerasan seksual dibutuhkan upaya manajeman konflik yang responsive gender dan terintegrasi dalam proses pendidikan. Konflik dapat dimanfaatkan kearah yang produktif bila dikelola secara baik. Menurut Husaini Usman, konflik yang di kelola secara sistematis dapat berdampak positif yaitu memperkuat hubungan kerjasama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan produktivitas serta kepuasan kerja. Konflik kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak selalu mengarah pada citra negatif jika ditangani dengan baik. Penanganan yang responsive gender justru akan membangun citra positif dan pretasi bagi perguruan tinggi karena memiliki komitmen dalam mengakomodir kebutuhan perempuan dan menjamin perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademik.
Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa pihak birokrasi akan melakukan penanganan berupa melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan saksi, membantu penguatan alat bukti dan meberikan jaminan kerahasiaan untuk melindungi nama baik korban serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika bukti yang ditemukan telah mencukupi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, berulang kali menekankan komitmennya untuk menghapus apa yang disebutnya “tiga dosa besar pendidikan”, salah satunya kekerasan seksual. Menurut survei tahun 2019 terkait pelecehan seksual di ruang publik. Koalisi Ruang Publik Aman menemukan bahwa lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%).
Akhir April lalu, Nadiem mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menerbitkan peraturan menteri (Permen) untuk menangani masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan unit pendidikan lainnya.
Seperti yang telah dilaporkan VOA, setidaknya terdapat tujuh pasal yang akan diatur dalam Permen tersebut, di antaranya soal definisi, bentuk, pencegahan, penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, akan diatur juga kewajiban pimpinan perguruan tinggi dalam menangani dan untuk memastikan tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, hingga sanksi dan pengawasan kementerian. Dalam webinar Perempuan Pemimpin dan Kesetaraan Gender pada maret lalu, menteri Nadiem mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan rancangan Permendikbud mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, dimana sebelumnya telah memiliki Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan untuk tingkat PAUD, sekolah dasar, dan menengah. Menurut Nadiem, aturan ini dibuat untuk melindungi para peserta didik khususnya dari ancaman kekerasan seksual.
Pandangan dan Respon Mahasiswa
Komnas perempuan menyebutkan terjadinya kasus pelecehan seksual sepenuhnya merupakan kesalahan dari pelaku. Sehingga kasus pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Maka dari itu penting juga bagi kita untuk dapat menjaga diri sendiri agar dapat menghindar dari kasus pelecehan seksual. Selain itu pencegahan juga harus dilakukan oleh kampus/fakultas untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual sangat penting dilakukan. Berdasarkan data dari angket dapat ditarik kesimpulan, hampir seluruh responden menginginkan agar fakultas dapat melindungi orang-orang yang berada dalam lingkup fakultasnya. Dengan cara memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelecehan seksual, tidak menutupi adanya kasus pelecehan seksual hanya demi nama baik kampus, memberikan wadah bagi korban pelecehan seksual untuk bisa menindaklanjuti kasus pelecehan seksual, memberikan pendampingan kepada korban kasus pelecehan seksual secara hukum maupun psikologis, serta memberikan edukasi yang cukup untuk warga fakultas mengenai pelecehan seksual. Mereka berharap birokrasi fakultas dapat memberikan jaminan keamanan bagi warganya dari kasus pelecehan seksual.
Kasus pelecehan seksual harus memiliki fokus dalam penanganannya agar dapat efektif dalam prosesnya. Fokus ini yang harus menjadi prioritas pemangku kebijakan dalam membuat kebijakan agar segala hal dapat berjalan sesuai dengan harapan. Responden menginginkan adanya sanksi yang tegas untuk pelaku pelecehan seksual. Selain itu mereka juga mengharapkan agar para penegak hukum lebih peduli karena kasus pelecehan seksual sering disepelekan dan dianggap remeh. Hampir seluruh responden menginginkan adanya pendampingan terutama secara psikologis agar korban tidak mengalami trauma yang berat. Responden juga menginginkan agar privasi korban dapat terjaga, dan korban tidak mengalami “victim blaming”.
Berdasarkan tanggapan lainnya, mereka menginginkan adanya layanan pengaduan yang bersahabat bagi korban kasus pelecehan seksual, seperti bekerja sama dengan ahli dalam pendampingan korban kasus pelecehan seksual, bersifat tertutup dan rahasia sehingga korban yang ingin bercerita tidak takut bahwa identitasnya akan terbuka yang membuat mereka merasa tidak nyaman, menampung serta menindak lanjuti apabila ada laporan mengenai kasus pelecehan seksual, serta dalam menerima laporan sebaiknya layanan aduan tidak pandang bulu dan justru menyudutkan korban atas apa yang telah terjadi pada korban. Korban sangat harus dilindungi dalam kasus pelecehan seksual baik secara mental, privasi, maupun fisik. Oleh karena itu layanan aduan harus bersifat bersahabat kepada korban pelecehan seksual, agar para korban pelecehan seksual juga tidak segan untuk melapor apabila terjadi kasus pelecehan seksual.
Responden menuliskan bahwa setiap orang harus dapat membekali diri mereka sendiri dengan berbagai keahlian (misal: bela diri) atau paling tidak basic self defense ketika mengalami pelecehan secara fisik. Responden juga mengharapkan kampus/fakultas mengadakan sex education yang mumpuni, serta melakukan kampanye anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencerdasan dalam lingkungan kampus.
Kekerasan Gender Berbasis Online
Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Selanjutnya, Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa- Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender online dapat kita artikan sebagai kekerasan yang menyasar seseorang berdasarkan gender dan dilakukan melalui media sosial (online).
Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi sama saja seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata yang merugikan dan membawa pengalaman traumatis terhadap korbannya. KBGO dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang relasi gender, minimnya edukasi seks, dan kelainan atau gangguan tertentu pada pelaku. Melihat dari kemungkinan tersebut, diperlukan adanya edukasi dan intervensi agar KBGO dapat dicegah dan ditangani dengan efektif.
Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan disampaikan bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit dari waktu ke waktu. Pada 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). Dari modus kekerasan tersebut, masih banyak hal-hal yang belum terungkap dikarenakan kurangnya akses dan pengetahuan terhadap KBGO. Lebih lanjut, kekerasan berbasis gender menyebabkan korban merasa tidak berdaya melawan kejahatan yang terjadi pada dirinya. Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hanson (2017), bahwa kekerasan seksual secara online dapat berdampak pada depresi, perasaan putus asa, malu, hingga perilaku menyakiti diri sendiri dan menghindari hubungan dengan orang lain pada korban. Singkatnya, kekerasan berbasis gender itu menyakiti orang lain dan berkemungkinan menyebabkan korban menyakiti orang lain. Itulah yang menyebabkan KBGO berbahaya apabila masyarakat tak acuh.
Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa KBGO merupakan kekerasan yang tidak bisa disepelekan. KBGO dapat dilakukan dan menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Tidak masalah siapa yang melakukan dan dimana KBGO dilakukan, pelaku tetap harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Namun sayangnya belum ada pasal yang secara khusus mengatur tentang kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara online. Hanya ada UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan UU Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang dapat sedikit menjadi dasar hukum dalam memperkarakan pelaku KBGO. Oleh karena itu, perlindungan secara hukum bagi korban KBGO dapat dikatakan masih abu-abu. Diperlukan peran aktif orang dekat baik itu teman, keluarga, atau tetangga untuk memberikan perlindungan bagi korban dari kemungkinan trauma dan ancaman intimidasi. Tentu saja, peran negara sebagai pelindung bagi warganya tetap diperlukan dalam upaya preventif dan kuratif, baik secara langsung maupun melewati perpanjangan tangan instansi yang bersangkutan seperti sekolah dan universitas. Bagaimanapun tanpa dasar hukum yang tepat, kekerasan berbasis gender tidak akan bisa ditanggulangi. Hal itu disebabkan karena masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tuntutan. Bahkan, menuntut balik korbannya dengan pasal yang lain meski kadang tidak relevan. Pada akhirnya, keamanan dan kesejahteraan sosial hanya akan menjadi mimpi bagi korban KBGO.
Kesimpulan:
Naskah ini membahas tentang Pelecehan Seksual yang masih terjadi pada lingkungan kampus UNY. Kasus ini dapat dilihat dari temuan tentang pengaduan beberapa mahasiswa/mahasiswi yang pernah merasakan tindakan-tindakan sara baik secara verbal, secara fisik maupun melalui pesan (ajakan untuk melakukan kegiatan sara). Temuan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya keamanan di lingkungan kampus yang membuat mahasiswa/mahasiswi merasa memiliki kerentanan untuk terkena pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual di lingkungan kampus terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hal yang pelaku perbuat merupakan sebuah tindak kejahatan. Tindakan pelecehan yang seringkali terjadi dan disepelekan yaitu, seperti bersiul, ungkapan-ungkapan yang mengandung sex, hal-hal yang berupa ajakan untuk berbuat sex dan hal lainnya yang bersifat verbal, mencolek atau menyentuh bagian intim tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Akibat yang mungkin dialami oleh penderita dari pelecehan seksual ini adalah korban merasa martabatnya direndahkan bahkan, korban mengalami gangguan kesehatan dan mental. Kejadian dari tindakan ini dapat terjadi dimanapun, sehingga tidak menutup kemungkinan tindakan ini juga terjadi di lingkungan umum. Hal ini tentunya menjadi citra buruk bagi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di Indonesia, yang semestinya memiliki kebijakan untuk mengatur sehingga dapat menutup celah terjadinya kasus-kasus serupa. Namun, pada kenyataannya belum ada ketegasan yang diupayakan secara serius untuk menanggulangi dan mengantisipasi hal-hal seperti ini.
Pernyataan Sikap BEM FIP UNY dan BEM FMIPA UNY Terhadap Isu Pelecehan Seksual
Maka dari itu, berdasarkan uraian fakta dan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan diatas, dengan ini BEM FIP UNY dan BEM FMIPA UNY mengecam keras isu serta kasus pelecehan seksual yang terjadi dilingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta dan menuntut pemangku kebijakan di tingkat fakultas dan universitas untuk:
Menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih merinci daripada Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 dengan maksud untuk menjelaskan perincian, standar, alur penanganan dan batasan-batasan yang tetap terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
Melakukan sosialisasi yang komprehensif dan terbuka tentang Peraturan Rektor No 17 Tahun 2020 dengan mengundang seluruh civitas akademika uny baik di tingkat universitas dan setiap fakultas.
Memberikan fasilitas pendampingan dan pelayanan pengaduan yang difungsikan secara maksimal untuk menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual.
Mengajak civitas akademika uny untuk lebih peduli dengan isu pelecehan seksual di lingkungan Pendidikan.
Yogyakarta, 29 Juli 2021
Referensi:
AH, S. (2020). Kekerasan Seksual di Kampus: Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kriminologi. Universitas Indonesia, Depok.
Azhari, J. R. (2020, 01 26). 5 Kasus Pelecehan Seksual yang Viral Dua Pekan Terakhir, Tiga Pelaku Tertangkap. Retrieved 12 5, 2020, from Kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/26/10580911/5-kasus-pelecehan-seksual-yang-viral-dua-pekan-terakhir-tiga-pelaku?page=all
Dewi. (2019). Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Denpasar, Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
Donny Danardono, Joko Purwoko dan V. Hadiyono. (2014, 12 19). Diskriminasi, Kekerasan dan Hilangnya Hasrat atas Kesetaraan Gender. Retrieved 12 05, 2020, from Jurnal Perempuan: https://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender
Dwiastono, R. (2021, 05 12). Ampuhkah Permendikbud Perangi Kekerasan Seksual di Kampus. Retrieved 07 28, 2021, from VOA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/ampuhkah-permendikbud-perangi-kekerasan-seksual-di-kampus-/5886741.html
Fahlevi, F. (2021, 03 8). Kemendikbud Godok Rancangan Aturan Pencegahan Kekerasan Sosial di Kampus. Retrieved 07 28, 2021, from Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/03/08/kemendikbud-godok-rancangan-aturan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi
Fairbim J, Bivens R, Dawson M. (2013). Sexual Violence and Social Media Building a Framework. Crime Prevention Ottawa.
Hidayat, S. (2019). Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanegara.
Hinson L, Mueller J, O’Brien-Milne L, Wandera N. (2018). Technology-Facilitated Genderbased Violence: What is it, and how do we measure it? Washington D.C. International Center for Research on Women.
Komnas Perempuan. (2015). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku – Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved from https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/13.PP5_CATAHU-2015.pdf
Komnas Perempuan. (2018). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 tentang Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme.
Komnas Perempuan. (2019). Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 tentang Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara.
Kurnianingsih. (2003). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. Retrieved from Buletin Psikologi.
Letezia Tobing, S. M. (2013, 08 28). Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum. Retrieved 12 05, 2020, from HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-di-muka-umum/
Putri, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. Denpasar, Bali: Fakultas Hukum, Universits Udayana.
Rahmawati, D. (2020, 02 06). Eksibisionis Artinya Apa? Ini Penjelasannya. Retrieved 12 5, 2020, from SehatQ: https://www.sehatq.com/artikel/eksibisionis-artinya-apa-ini-penjelasannya
Ramadhan, D. N. (2021, 06 04). KemenPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7191 Kasus. Retrieved 07 28, 2021, from antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus
Usman, H. (2019). Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wahid, M. (2019). Islam Dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman ―Islam Dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman. Jurnal Study Anak dan Gender Vol.3.
Yuanita, Y. (2008). Bentuk Verbal Dan Nonverbal Pelecehan Seksual Terhadap Buruh Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi.
by admin | Jul 20, 2021 | MIPA Bersuara |
Kolaborasi departemen Sospol BEM FMIPA UNY dengan departemen Karispol BEM FT UNY
Latar belakang
Sekarang ini, negara-negara di dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 termasuk negara Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Dari pernyataan tersebut sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara yang terpapar oleh COVID-19. Sejak saat itu pula, kegiatan yang bersifat mengumpulkan kerumunan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu hingga waktu yang belum diketahui dan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dihentikan untuk sementara waktu termasuk kegiatan dalam dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan Corona Virus Desease (COVID-19).
“Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala siutasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu” (Mudyahharjo, 2001:3) dari definisi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan, hal tersebut menunjukkan siswa dan mahasiswa harus terus melaksanakan pendidikan walau dalam keadaan apapun termasuk pandemi seperti sekarang ini dan dilaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) merupakan alternatif yang digunakan saat ini oleh setiap universitas untuk melakukan proses belajar mengajar secara online atau daring. Pandemi COVID-19 menyebabkan universitas melakukan budaya adaptif. Tiga dimensi dan indikatornya merupakan penciptaan perubahan, fokus pada konsumen atau mahasiswa, dan pembelajaran organisasi. Pertama, penciptaan perubahan dapat dilihat dari cara universitas melakukan segala sesuatu cara yang fleksibel serta mudah dalam menghadapi perubahan dan kemampuan universitas dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan lain dalam lingkungan. Kedua, fokus pada konsumen atau mahasiswa dapat dilihat dari pendapat-pendapat dan saran-saran mahasiswa yang bisa menyebabkan perubahan dan semua anggota (universitas) memiliki pemahaman yang dalam terhadap keinginan dan kebutuhan mahasiswa. Ketiga, pembelajaran organisasi dapat dilihat dari universitas melakukan inovasi serta mengambil risiko dan universitas terus belajar dalam menyikapi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal.
Kajian
Pembelajaran Daring Mata Kuliah Praktik
Proses pembelajaran daring tidak hanya untuk mata kuliah toeri, tetapi juga untuk mata kuliah praktik. Kegiatan praktikum di laboratorium akan mempermudah mahasiswa untuk memahami tentang apa yang mereka pelajari. Adanya pandemi COVID-19 kegiatan pendidikan pun ikut terganggu. Pembelajaran praktik merupakan salah satu pembelajaran yang terkena dampak COVID-19. Pembelajaran praktik yang capaian kompetensinya, yaitu meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mahasiswa dalam menggunakan peralatan, software dan mengembangkan berbagai projek. Pembelajaran praktikum adalah pembelajaran dimana seorang mahasiswa melakukan pengujian tertentu untuk membuktikan secara mandiri yang didasari acuan atau ketentuan yang sudah berlaku. Pembelajaran praktikum merupakan kegiatan belajar yang mempunyai tujuan supaya siswa dapat menguji dan biasanya dilakukan di laboratorium atau di bengkel. Prakikum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa bukan hanya materi juga dengan praktikum. Selain itu praktek juga akan mendidik mahasiswa untuk saling menghargai, bekerjasama dan melatih komunikasi yang kelak akan diwujudkan di lapangan kerja. Pembelajaran praktikum idelanya dilakukan secara luring, karena pandemi maka harus dilakukan secara daring. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat infrastruktur jaringan yang belum merata di berbagai daerah. Banyak mahasiswa yang kesulitan untuk mengakses. Situasi darurat juga membuat sebagian dosen melaksanakan pembelajaran daring seadanya, hanya memberikan tugas, tidak ada interaksi, kesulitan membuat konten digital. Dari permasalahan di atas penulis mencoba mengetahui presespsi mahasiswa tentang pelaksanaan pembelajaran praktikum secara daring.
Pembelajaran praktikum pada pandemi dilakukann secara daring dengan mengacu pada video yang telah disediakan dosen. Pada pembelajaran daring mata kuliah praktik, selain membutuhkan perangkat-perangkat mobile, juga diperlukan perangkat atau peralatan untuk melaksanakan praktikum di rumah sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Praktikum yang identik dengan laboratorium atau bengkel dan alat-alatnya, pengamatan, dan pengambilan data langsung ke lapangan, kini harus dilaksanakan di rumah masing-masing dengan segala keterbatasan. Pembelajaran daring mata kuliah praktik memberikan kesenjangan yang cukup besar dengan aktivitas di ruang publik dalam skala besar tidak memungkinkan mahasiswa untuk dating dan melakukan praktikum di laboratorium. Di sisi lain, praktikum yang melibatkan penggunaan alat dan bahan dengan tingkat keamanan tertentu tidak disarankan untuk dilakukan di tempat lain (selain di laboratorium atau bengkel) termasuk di rumah mahasiswa menjalani aktivitas belajar dari rumah. Hilangnya kegiatan praktikum di laboratorium atau bengkel memberikan dampak yang signifikan pada menurunnya pengalaman mahasiswa dalam melakukan tahapan eksperimen dan penelitian serta keterampilan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di laboratorium atau bengkel. Pembelajaran secara online dirasa baik untuk dilakukan pada situasi ini karena untuk menekan kasus covid. Namun, jika dilaksanakan secara online terus menerus tentu akan membuat mahasiswa menjadi bosen dan kurang paham karena cuma mengandalkan video yang diakses di internat. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemahaman yang kurang bagus yang dapat berujung pada saat di lapangan kerja tidak tahu/kurang menguasahi praktikum sehingga tidak mendapatkan hasil yang bagus saat bekerja.
Media Praktikum Online
Kesenjangan pelaksanaan pembelajaran praktikum menuntut adanya solusi alternatif yang paling mungkin untuk dilakukan yaitu dengan penggunaan media praktikum online yaitu laboratorium dan begkel virtual ataupun menonton video praktikum melalui aplikasi yang sudah tersedia. Alternatif tersebut muncul dalam bentuk pemanfaatan teknologi daring sebagai media pembelajaran. Teknologi daring cenderung dipilih karena merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di masa pandemi, relatif mudah, dan dapat menjangkau banyak orang di banyak tempat. Pemanfaatan teknologi daring pada tahap pra praktikum misalnya, mahasiswa dapat membuat dan mengunggah jurnal praktikum yang berisi rancangan percobaan secara rinci ke grup kelasnya masing-masing. Kegiatan pasca praktikum juga dapat dilakukan melalui diskusi terkait analisis data dan simpulan hasil praktikum menggunakan berbagai platform komunikasi online.
Sementara itu, kegiatan inti praktikum dapat disiasati sedemikian rupa, misalnya dengan memberikan data mentah untuk diolah dan video tentang penggunaan alat praktik, instrumen, serta teknik keterampilan praktikum lainnya untuk disimak dan dipelajari oleh mahasiswa di rumah masing-masing. Dalam menunjang pembelajaran jarak jauh, berbagai platform media daring yang banyak digunakan adalah google meet, google classroom, zoom, kahoot, schoology, dan whatsapp Media-media tersebut memiliki fitur tertentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum pada penelitian ini dilakukan analisis efektivitas teknologi daring sebagai media dalam memfasilitasi pembelajaran praktikum. Wurianto (2019) berpendapat bahwa pembaharuan media pembelajaran yang digunakan saat ini merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang mempunyai tujuan untuk merubah penggunaan media yang konvensional ke arah penggunaan media pembelajaran yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini di era revolusi 4.0 maupun society 5.0. Dalam era revolusi 4.0 pendidikan di Indonesia harus mampu melakukan perubahan yang lebih maju ke dalam pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi digital, maka apabila praktikum nyata tidak dapat dilaksanakan di laboratorium maka dapat diganti dengan bantuan aplikasi praktikum virtual yang harapannya dapat digunakan secara efektif untuk melaksanakan praktikum secara virtual.
Survey Media Praktikum Online
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Depertement Sospol BEM FMIPA UNY dan Depertement Karispol BEM FT UNY kepada seluruh mahasiswa UNY Fakultas Matetmatika Ilmu Pengatahuan Alam dan Fakultas Teknik yang berjumlah lebih dari 300 responden menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan praktikum dari dan metode praktikum serta media yang digunakan berbeda. Beberapa diantara mereka ada yang melalui video praktikum, video teleconference dan ada juga yang diganti dengan tugas mengkaji jurnal dan literatur lainnya. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti praktikum online. Kesulitan yang paling sering mereka alami yaitu mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Kebanyakan mereka memaparkan bahwa terkadang sulit mendapat alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Beberapa dari mereka harus menempuh perjalanan yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka dan ada juga yang membeli secara online sehingga mereka harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan praktikum mereka dan malah tekesan boros. Responden juga memaparkan bahwa alat dan bahan yang tidak maksimal ini membuat proses pengerjaan praktikum dan hasilnya menjadi tidak maksimal pula.
DIAGRAM RESPON KULIAH PRAKTIKUM
Disamping itu, Banyak mahasisawa yang kesulitan melakukan praktikum atau memehami praktikum akan membuat hasil atau nilai IPK mata kuliah praktikum tersebut menjadi jelek sehingga akan mempengaruhi masa depan karena nilai yang kurang baik saat kuliah ketika melamar kerja. Praktikum daring akan memberatkan mahasiswa karena mengharuskan mengeluarkan biaya praktik sendiri tanpa ada bantuan dari kampus sedangkan pembayaran UKT tetap penuh. Banyak mahasiswa yang belum pernah melakukan kegiatan praktikum di kampus, mahasiswa mengkhawatirkan jika kuliah praktik dilakukan secara daring akan tidak mampu mengembangkan skill di lapangan apalagi banyak dari mereka yang lulusan SMA dan belum mengetahui tentang praktik praktik yang harus mereka jalani berbeda dengan lulusan SMK yang sudah sedikit memiliki skill. Selain itu praktikum secara daring juga tidak bisa mengetahui apakah pengujian yang dilakukan sudah benar atau harus diperbaiki karena dosen yang tidak melihat dan memberikan petunjuk secara langsung dan detail sehingga akan memicu kesalahan dalam praktikum
Akan tetapi, terdapat berbagai pertimbangan, konsekuensi serta persiapan yang harus dipersiapkan secara matang untuk dapat melaksanakan praktikum luring. Hal ini juga dipaparkan oleh para responden yang mana mereka menginginkan praktikum luring namun khawatir dan takut apabila melihat kasus COVID-19 yang masih belum tuntas meskipun mereka juga tidak menampik bahwa mereka sangat membutuhkan praktikum luring. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju diadakan praktikum luring. Mereka juga bersedia untuk menerapkan dan taat terhadap protokol kesehatan. Melihat kondisi sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa masih belum memungkinkan untuk melaksanakan praktikum luring.
Disisi lain, Mahasiswa bersedia melakukan vaksinasi dan mematuhi standar protokol kesehatan yang ada jika perkuliahan dilakukan secara luring. Namun, jika perkuliahan masih dilakukan secara daring mahasiswa mengharapkan pihak kampus dapat memberikan bantuan dana untuk melakukan praktikum secara individu dan mengharapkan pula dosen membuat video tutorial dan menjelaskan kesalahan praktikum yang sering terjadi sebelum melakukan praktikum agar mahasiswa dapat memahami secara baik tidak hanya melalui modul dan memahami secara individu. Pihak kampus juga dapat melaksanakan kuliah praktikum secara online dan offline atau blended learning dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan membagi shift untuk mahasiswa.
Kesimpulan
Pembelajaran daring sebagai dampak adanya pandemi COVID 19 menyebabkan ketidaknyamanan mahasiswa untuk memahami mata kuliah yang ada, terutama mata kuliah praktik. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengikuti praktikum online. Kesulitan yang paling sering mereka alami yaitu mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Selain itu mahasiswa juga kesulitan dalam memahami materi dan konsep yang dipelajari dari praktikum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mahasiswa karena tidak dapat memaksimalkan skill lab pada mata kuliah praktik yang nantinya akan berpengaruh pada karir mahasiswa dimasa yang akan datang. Harapannya mata kuliah praktik dapat segera dilaksanakan secara luring untuk menunjang pemahan serta kemampuan mahasiswa kedepannya. Jika praktikum tidak dilaksanakan secara luring maka praktikum tetap dapat dilaksanakan secara daring dengan alat dan bahan yang disederhanakan, video praktikum yang menampilkan setiap langkah kerja dengan jelas serta praktikum daring dengan menggunakan video teleconference. Selain untuk menunjang pemahaman mahasiswa hal ini dapat juga untuk menunjang keterlibatan mahasiswa di era revolusi 4.0 maupun society 5.0.
by admin | Jul 7, 2021 | Pengabdian Masyarakat |
Video berdurasi kurang lebih dua menit yang berisikan kesan pesan tentor dan siswa RBM itu resmi menutup program RBM#1 2021 pada hari Senin (14/6). Walaupun dilaksanakan melalui WhatsApp group, penutupan RBM ini tak berkurang kekhidmatannya.
RBM (Relawan Belajar MIPA) merupakan program yang diinisiasi oleh departemen pengabdian masyarakat BEM FMIPA UNY yang bertujuan untuk membantu siswa/i SD hingga SMA sederajat yang mengalami kesulitan belajar selama masa pandemi melalui pengadaan konsultasi mengenai tugas atau materi yang kurang dipahami via Whatsapp. Untuk mata pelajaran yang ditawarkan yaitu ada Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, IPA, dan Bahasa Inggris.
RBM#1 2021 kali ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dari bulan April-Juni awal dan telah menjangkau partisipasi sebanyak 37 tentor yang merupakan mahasiswa aktif FMIPA UNY dan 164 siswa dari berbagai daerah di Indonesia.
Banyak siswa yang mengaku terbantu dengan adanya program RBM#1 2021 kali ini. “Alhamdulillah bersyukur banget bisa berkesempatan ikut program RBM ini. Yang tadinya gak paham sama pelajaran sama sekali, finally, bisa ngerti konsep materi dengan jelas. Kakak tentornya juga baik-baik banget, mereka itu ramah, fast respon, dan dengan senang hati selalu menjawab pertanyaan kita. Sukses selalu kak, semoga dilancarkan kuliahnya!” Ucap Hilwa, salah satu siswa RBM.
Kendati demikian, program RBM ini sesungguhnya masih jauh dari kata sempurna, sehingga BEM FMIPA UNY masih akan terus melakukan evaluasi agar
RBM selanjutnya lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam pengembangan kualitas konsultasi siswa terhadap tentor.
by admin | Jun 11, 2021 | Berita Acara |
Biro Kewirausahaan BEM FMIPA UNY menyelenggarakan Workshop Kewirasuhaan Batch 2 pada hari Sabtu, 5 Juni 2021. Workshop ini merupakan kegiatan lanjutan dari Workshop Kewirausahaan Batch 1. Workshop ini diselenggarakan untuk anggota BEM FMIPA UNY 2021 guna meningkatkan wawasan anggota dalam bidang wirusaha terutama dalam Digital Marketing. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 40 mahasiswa/i dari anggota BEM FMIPA UNY 2021 melalui platform zoom meeting.
Workshop Kewirasuhaan Batch 2 kali ini mengusung tema “Build your Business: Digital Marketing and Product Visualization”. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat merealisasikan keinginan untuk mendirikan usaha serta dapat memulai usahnya dengan baik dan benar. Dalam kegiatan ini menghadirkan dua pemateri yakni Weliyan Tanoyo (penulis buku Juragan Marketplace Reborn, founder Digital Jasa Optimasi Marketplace, founder Kursus Online Marketplace Garis Tengah dan founder took obat herbal online SoWelShop) dan Azi Wansaka (CEO Konten Academy). Pemateri yang hebat membuat antusias peserta semakin bertambah terlihat pada banyaknya pertanyaan yang diajukan.
Pemateri pertama adalah Weliyan Tanoyo, menyampaikan mengenai cara Building Brand With Digital Marketing. Beliau menyampaikan untuk memulai sebuah bisnis tidak harus memiliki brand sendiri, bisa dengan menjadi reseller, dropshiper dari brand milik orang lain. Dengan pemasaran yang tepat maka brand tersebut akan banyak dikenal orang. Permasaran dapat dilakukan dengan cara organik (geratis) yaitu dengan membuat konten yang bagus dan menarik dan juga bisa dengan melakukan iklan berbayar. Namun pemasaran menggunakan iklan berbayar memerlukan biaya yang cukup banyak, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam beriklan. Kita harus dapat memilih plat form marketing yang bagus dan efektif untuk mengiklankan produk kita. Sehingga kita harus melakukan analisis pasar terlebih dahulu untuk menyesuaikan produk yang kita jual dan membuat iklan/konten yang menarik untuk produk kita.
Pada pemateri kedua, Azi Wansaka menyampaikan mengenai advertising for media sosial. Beliau menyampaikan bahwa pengguna media sosial sangatlah banyak. Diurutan pertama adalah youtube kemuadian disusul whatsapp, instagram, facebook, masanger dll. Dan owner dari sosial media tersebut adalah perusahaan yang sama, seperti whatsapp, instagram, facebook, dan masanger merupakan sosial media milik facebook. Sehingga untuk beriklan lebih disarankan dengan facebook ads. Untuk mengiklankan produk kita harus dapat siapa saingannya dan apa saja kontennya. Konten iklan dapat berupa gambar atau video. Saat ini untuk membuat konten iklan sudah sangat mudah, contohnya melalui canva, tiktok dll. Untuk mengecek konten apa saja yang telah dibuat oleh saingan kita, kita dapat mengecek pada facebook galeri iklan. Nah untuk membedah iklan pun sangat banyak, salah satu yang paling penting adalah copywriting. Pada saat ini konten creator sangatlah diperlukan untuk mengiklankan berbagai layanan maupun produk.
by admin | Jun 2, 2021 | Karispol |
“Pancasila menjadi kesadaran filsafat hukum dan sumber kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila itu ideologi yang mempersatukan”-Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Kedudukan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Lalu apa maknanya? Pancasila menjadi landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun NKRI. Dapat diartikan bahwa pancasila begitu penting dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.
Sudah 76 tahun Pancasila lahir, apakah kita sebagai warga negara Indonesia telah memaknai dan menerapkan isi Pancasila dengan baik? Pada faktanya masih ditemukan beberapa kasus yang bertentangan dengan Pancasila.
Pemaksaan siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat merupakan salah satu kasus pelanggaran Pancasila. Pasalnya sekolah tersebut mewajibkan muridnya memakai seragam, jilbab dan celana panjang abu-abu. Bahkan orang tua murid tersebut dipanggil oleh pihak sekolah karena anaknya menolak memakai jilbab. Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa kasus ini melanggar nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. Kasus ini melanngar nilai Pancasila khususnya sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menghargai setiap orang tanpa memandang suku, etis dan agama.
Baru-baru ini kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 51 pegawai KPK juga dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hal ini diungkapkan oleh mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua. Beredarnya sejumlah pertanyaan TWK terkait kepercayaan, status perkawinan hingga perihal jilbab bagi pegawai KPK wanita. Menurut Abdullah, hal tersebut sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Fakta yang terjadi sekarang menimbulkan pertanyaan dibenak kita. Sudahkah kita sebagai warga negara Indonesia memaknai Pancasila dan mengamalkan sila-silanya dengan baik?
Sumber :
https://www.suara.com/news/2021/05/26/132928/telak-eks-penasehat-kpk-sindir-penyusun-twk-saat-kuliah-tak-lulus-pancasila
https://hot.liputan6.com/read/4475006/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-berikut-penjelasannya#:~:text=Makna%20pancasila%20sebagai%20dasar%20negara%20ialah%20menjadi%20landasan%2C%20pondasi%20utama,berbangsa%20dan%20bernegara%2C%20segala%20bentuk
https://news.detik.com/berita/d-5304134/pancasila-sebagai-dasar-negara-ketahui-kedudukan-makna-dan-fungsinya
https://www.suara.com/news/2021/01/24/131359/keras-mendikbud-bilang-smkn-2-padang-intoleran-dan-langgar-pancasila?page=all
by admin | Jun 1, 2021 | Pandhawa, PRESS Release |
Press Release
Pandemi COVID-19 yang masih berlalu mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan peraturan mengenai larangan mudik saat hari raya. Hal ini memancing berbagai reaksi tentunya, ada pro-kontra terkait kebijakan pemerintah ini. Ada ketidakjelasan terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah yang melarang adanya mudik, tetapi mengizinkan WNA masuk, membiarkan tempat-tempat perbelanjaan ramai tanpa protokol kesehatan, bahkan ajakan untuk meramaikan tempat wisata. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat, lalu sebenarnya bagaimana keseriusan pemerintah dalam menanggapi pandemi ini? Apakah kebijakan yang dikeluarkan ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi sehingga seolah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nampak tidak jelas.
Hal itulah yang mendasari diadakannya diskusi pada hari Jum’at, 28 Mei 2021 oleh Departemen Sosial dan Politik BEM FMIPA UNY dengan dua narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu Bapak Bambang Supriyanto, S.E. M.Sc. selaku dosen Fakultas Ekonomi UNY dengan Bapak dr. Tonang Dwi Ardyanto, Sp. PK, PhD. selaku dosen Fakultas Kedokteran UNS.
Semua negara terkena dampak dari pandemi COVID-19 salah satunya pada bidang ekonomi dengan rata-rata -3,3%. Khususnya Indonesia sendiri, pada saat pandemi ini perekonomiannya mencapai -2,07%. Sektor yang paling terkena dampak negatif dari pandemi ini adalah lapangan transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan, sektor yang terkena dampak positif dari pandemi ini adalah informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pembatasan pada hari lebaran tidak hanya di Indonesia saja tetapi terjadi juga pada negara-negara lain seperti Maroko, Turki, Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia. Pada tahun 2021 sebanyak 1,5 juta penduduk sudah berpergian sebelum larangan mudik diberlakukan.
Catatan untuk Pemerintah pada tahun 2020 adalah tentang diperbolekan penerbangan beroperasi di saat moda lain dibatasi. Bahkan, pejabat bahkan presiden sendiri tidak memberikan teladan tentang Batasan mobilitas dan kerumunan ini. Pada tahun 2021, mudik dilarang tetapi arus internasional masih deras khususnya TKA China yang masuk untuk investasi. Seharusnya pemerintah tetap harus bijak. Apabila TKA China masuk, mudik jangan dilarang dikarenakan akan timbulnya kecemburuan sosial.
Excess death merupakan jumlah kematian di atas rata-rata 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan kematian pada saat pandemic yang mencapai rata-rata 3.500.000 kasus di dunia. Pada pandemic ini angka harapan hidup berkurang, namun grafik masyarakat terdampak COVID-19 di Indonesia menurun dikarenakan adanya vaksinasi yang diberlakukan. Test covid Jakarta memang sudah cukup tetapi untuk wilayah lain kurang sehingga diambil patokan dari sana. Seharusnya 38600/hari di test maka presentasi makin kecil. Test antigen tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan PCRjuga . Disiplin protkes melonggar, jumlah testing menurun, banyak kegiatan berkerumun, cakupan vasinasi, mutasi virus yang terjadi di negara India. Orang yang tidak divaksin mendapatkan resiko kematian 50x lipat lebih besar untuk terkena viris. Virus mutasi lebih mudah menyebar tapi tidak ganas. Semua orang bisa melakukan kegiatan asal melakukan peraturan
Pemberlakuan lockdown pada saat ini itu tidak aka nada dampaknya karena virus tersebut sudah menyebar. Hanya saja pada bidang kesehatan, saat ini kita harus melakukan protokol kesehatan seiring pemberian vaksinasi yang harus selalu berjalan. Sedangkan, pada bidang ekonomi apabila terjadi lockdown kembali sudah tidak bisa terkendali dikarenakan akan terjadi pendapatan kosong sehingga menimbulkan masalah baru lagi.
Pandemi covid19 memberikan dampak buruk perekonomian dengan rata-rata sampai -3,3% dan meningkatkan angka kamatian hingga 3 juta 500 kasus di seluruh dunia, sehingga pembatasan mobilisasi dan mudik saat hari raya merupakan solusi yang tepat untuk menurunkan kasus terinfeksi. Namun hal tersebut berdampak terhadap perekonomian, dikarenakan kebutuhan konsumsi dan potensi ekonomi yang lain menurun.
Mudik atau pulang ke kampung halaman sebenarnya sangat membantu memulihkan kembali perekonomian yang sempat jatuh dengan menaikkan angka konsumsi, penukaran mata uang, pemerataan pendapatan dan beberapa komponen lainnya. Vaksinasi yang dilakukan juga menekan angka kenaikan kasus yang cukup efektif. Sehingga mudik ini untuk siapa? Tentu saja untuk kita semua.
by admin | May 25, 2021 | Berita Acara |
AFTER CAMPUS TRAINING #1
BEM FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan After Campus Training (ACT) #1 yang diikuti oleh mahasiswa UNY terkhusus mahasiswa FMIPA. Sabtu, 22/5/21 secara online, para mahasiswa mendapatkan materi tentang pembuatan CV yang disampaikan oleh Kak Talita Zulmi, S.Psi. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua BEM FMIPA UNY 2021.
Pada sesi penyampaian materi, Kak Talita Zulmi, S.Psi. menyampaikan bahwa ada tujuh poin penting dalam pembuatan CV. Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah foto yang dilampirkan. Foto yang dilampirkan dalam CV harus terlihat jelas dan sesuai dengan konteks. Poin kedua adalah basic information yang berisi alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya adalah rangkuman profil yang berisikan deskripsi diri singkat. Poin kelima adalah social media information. Dalam penulisan CV juga dianjurkan menuliskan akun social media karena terkadang HRD juga melihat akun social media pelamar sebagai pertimbangan penilaian. Poin selanjutnya adalah ketertarikan skill set dengan pekerjaan yang dilamar.
Poin terakhir yaitu dalam membuat CV harus simple namun lengkap. Setelah penyampaian materi dari Kak Talita Zulmi selesai, dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Para peserta cukup aktif dalam sesi Tanya jawab ini. Salah satu peserta bertanya mengenai seberapa penting attitude dalam penilaian HRD. Kak Talita menjawab, dalam penilaian HRD terdapat 3 poin penting yang memiliki bobot masing-masing yaitu knowledge 20%, skill 20%, dan attitude 60%. Hal ini menunjukkan bahwa attitude sangat penting dalam penilaian HRD. Kak Talita juga menambahkan bahwa ketika menulis CV harus jujur dan bijak dalam menuliskan skill set.
by admin | May 17, 2021 | Karispol, MIPA Bersuara |
Rilis Kajian: Mipa Bersuara #2
Latar Belakang
Mudik atau pulang ke kampung halaman sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia ketika menjelang datangnya hari raya. Banyaknya perantau di Indonesia, menyebabkan ramainya pemudik yang memutuskan untuk pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahim bertemu dengan sanak saudara setiap mendekati hari raya. Selain untuk silaturahim, para pemudik biasanya memiliki beberapa tujuan lain di kampung halaman seperti membeli oleh-oleh atau makanan khas kampung halaman yang dirindukan, dan lain sebagainya.
Namun, ada yang berbeda pada hari raya sejak tahun lalu. Pandemi COVID-19 yang masih berlalu mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan peraturan mengenai larangan mudik saat hari raya. Hal ini memancing berbagai reaksi tentnya, ada pro-kontra terkait kebijakan pemerintah ini.
Disisi lain pro-kontra tersebut, ada ketidakjelasan terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah yang melarang adanya mudik, tetapi mengizinkan WNA masuk, membiarkan tempat-tempat perbelanjaan ramai tanpa protokol kesehatan, bahkan ajakan untuk meramaikan tempat wisata. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat, lalu sebenarnya bagaimana keseriusan pemerintah dalam menanggapi pandemi ini? Apakah kebijakan yang dikeluarkan ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi sehingga seolah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nampak tidak jelas.
Kajian
Peraturan Larangan Mudik 2021
Dikutip dari SE Satgas No 13 Tahun 2021, larangan mudik ini berlaku mulai tanggal 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 dan ditujukan untuk pegawai ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, anggota Polri, pekerja swasta, pekerja sektor informal, serta masyarakat umum. Larangan perjalanan orang selama hari raya ini juga memiliki pengecualian untuk perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi oleh dua orang keluarga.
Bagi yang masuk dalam pengecualian larangan perjalanan orang selama hari raya tersebut, tetap diwajibkan melampirkan dokumen Surat Izin Keluar/Masuk(SIKM) serta surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/ rapid test/ tes GeNose C19.
Selain mengatur larangan perjalanan orang selama hari raya, SE Satgas No 13 tahun 2021 juga mengatur tentang kegiatan ibadah selama hari raya. anjuran menerapkan protokol kesehatan di tempat pariwisata, tempat ibadah, atau tempat perkumpulan sosial lainnya, serta pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga sepertu perkumpulan rumah tangga, perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya.
Berdasarkan peraturan ini muncul banyak pertanyaan di tengah masyarakat, dari sekian banyak hal yang diatur dalam peraturan ini, hanya aturan larangan perjalanan orang selama hari raya yang mendapat tindak lanjut serta penanganan serius. Sedangkan dapat kita jumpai pusat-pusat perbelanjaan, cafe, tempat rekreasi, dan lain sebagainya yang selalu ramai, tanpa adanya penerapan protokol kesehatan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.
Masuknya WNA Dimasa Larangan Mudik Hari Raya
Selain itu, peraturan larangan perjalanan orang selama hari raya juga dirasa tidak adil oleh masyarakat, sebab para pemudik dicegat, diarahkan untuk putar balik, tetapi membiarkan WNA yang terus masuk ke Indonesia menggunakan pesawat charteran.
Masuknya WNA ini terus menjadi sorotan masyarakat, sebab pada 24 April 2021, terdapat 153 WN India yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan 12 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dengan mutase terbaru dari negara asalnya, India. Pada tanggal 25 April 2021 pemerintah mengeluarkan larangan bagi WN India untuk masuk ke Indonesia, tetapi nyatanya setelahnya masih banyak berdatangan WN India secara terus menerus. Pada tanggal 6 Mei 2021 masih juga terdeteksi adanya 49 WN India masuk Indonesia dan dinyatakan positif COVID-19. Tak hanya itu, bahkan WN China terus berdatangan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat charteran, yang ternyata WN China tersebut merupakan TKA yang akan bekerja di Indonesia. Menurut info terbaru, ada 2 TKA China yang terdeteksi COVID-19. Kedatangan TKA China ke Indonesia ini tergolong sangat deras bahkan Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan masuknya TKA ini tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, para TKA ini masuk karena memang investor yang menjalankan proyek tersebut berasal dari China.
Ia menambahkan “Kalau kita suka mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang,” kata Jodi, dikutip dari detikcom, Rabu (12/5/2021). Pernyataan ini tentunya semakin memancing respon dari masyarakat, sebab TKA ini datang ke Indonesia di tengah adanya peraturan larangan mudik, banyak masyarakat merasa terkhianati sebab pemerintah seolan lebih menganakemaskan TKA atas dalih Investasi dibanding dengan Warga Negara Indonesia sendiri.
Kerumunan Pusat Perbelanjaan
Di tengah upaya pemerintah menekan laju penularan COVID-19 dengan melarang masyarakat mudik, ramainya pasar Tanah Abang dan sejumlah pusat perbelanjaan menjadi momok baru lantaran berpotensi menimbulkan lonjakan kasus COVID-19.
Di tengah kerumunan masyarakat yang asyik berbelanja, protokol kesehatan seperti menjaga jarak diabaikan. Masyarakat terlihat tak ragu berdesak-desakan dan berjejalan di dalam pasar Tanah Abang untuk berbelanja pakaian Lebaran.
Dampaknya, Jelang Lebaran Idul Fitri 2021 di tengah pandemi Covid-19, mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat. Dalam data terbaru dari Satgas COVID-19 periode 28 April hingga 5 Mei 2021 mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan di 31 provinsi meningkat sebesar 24,60 persen. lima provinsi di Indonesia mencatat mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan tertinggi. Yaitu, Maluku Utara 84 persen, Bengkulu 53 persen, Sulawesi Tenggara 51 persen, Sulawesi Barat 50 persen, dan Gorontalo 50 persen.
Sementara 29 provinsi lainnya memiliki mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan di bawah 45 persen. Yakni, Sumatera Barat 42 persen, Kalimantan Utara 40 persen, Lampung 40 persen, Jambi 40 persen, Sulawesi Tengah 40 persen dan Sulawesi Selatan 38 persen. Kemudian Papua Barat 35 persen, Maluku 34 persen, Jawa Tengah 34 persen, Jawa Barat 33 persen, Aceh 32 persen dan Nusa Tenggara Timur 31 persen. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat 31 persen, Kalimantan Timur 31 persen, Kalimantan Tengah 30 persen, Jawa Timur 30 persen, Kepulauan Bangka Belitung 26 persen dan Sulawesi Utara 24 persen.
Selanjutnya, Riau 24 persen, Sumatera Utara 23 persen, Banten 23 persen, Kalimantan Selatan 22 persen, Papua 15 persen, DKI Jakarta 14 persen, Kepulauan Riau 13 persen dan DI Yogyakarta 6 persen. Kalau kita lihat rata-rata provinsi mengalami kenaikan 11 persen pada tujuh hari terakhir dengan rentang kenaikan paling kecil tiga persen dan paling tinggi bahkan mencapai 40 persen.
Dampak Kesehatan dan Ekonomi
Adanya larangan mudik dari pemerintah ini tentunya memberikan berbagai dampak, terutama dari sisi ekonomi serta kesehatan yang kerap kali menjadi sorotan masyarakat serta para ahli. Dari sisi ekonomi, pelaksanaan mudik tentunya memberikan beberapa keuntungan, dan adanya larangan mudik ini tentunya sedikit banyak berpengaruh pada pelemahan pergerakan ekonomi. Sedangkan dari sisi kesehatan, adanya larangan mudik diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19, dan jika pelaksanaan mudik diizinkan maka dikhawatirkan akan semakin meningkatkan laju penyebaran COVID-19.\
Dari sisi ekonomi, pelaksanaan mudik tentunya dapat menghidupkan sektor transportasi yang lesu di masa pandemi ini, tetapi dengan adanya larangan mudik tentu akan mematikan sektor transportasi. Pelaksanaan mudik juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan belanja masyarakat, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari liputan6.com, Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksikan bahwa jumlah pemudik pada tahun 2019 mencapai 23 juta. Jumlah pemudik yang sedemikian fantastis tentu akan sangat menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Namun, dari sisi kesehatan dengan jumlah pemudik yang sedemikian besar tentunya akan sangat mengkhawatirkan karena dapat mempercepat penyebaran COVID-19. Secara umum, aktivitas mudik berpotensi membawa COVID-19 dari wilayah perkotaan ke perdesaan. Masyarakat perdesaan yang selama ini dikenal relatif lebih aman dari penularan COVID-19, berpotensi terpapar. Kondisi ini justru kontra produktif dari upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sikap dan kesadaran untuk tidak mudik saat ini jauh lebih aman demi kebaikan bersama dan demi upaya pemutusan rantai penularan COVID-19. Mudik juga berpotensi mengakibatkan lockdown dengan asumsi bahwa ada potensi peningkatan kasus terkomfirmasi positif karena mobilitas yang tinggi. Bukan tidak mungkin, pemerintah akan melakukan pembatasan skala kecil atau besar agar kasus terkomfirmasi COVID-19 dapat dikendalikan. Jika kondisi tersebut benar terjadi, justru akan merugikan masyarakat secara luas. Semua elemen masyarakat akan terdampak. Sampai saat ini, jumlah terkomfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Tentunya pemerintah tidak berharap kasus COVID-19 kembali meningkat.
Solusi
Memang WNA masuk Indonesia sudah sesuai konstitusi yang belaku tetapi WNI yang mudik merasa bahwa pemerintah pilih kasih dan seolah tidak konsisten dengan peraturan yang telah dibuatnya. Pemerintah sepatutnya dapat dengan tegas membatasi WNA masuk indoensia selama masa pelarangan mudik hari raya ini jika pemerintah memang serius ingin menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan, karena peraturan dibuat untuk ditaati bersama, bukan dibuat untuk ditaati WNI dan dapat ditoleransi untuk WNA, jika yang terjadi demikian maka akan sangat tidak adil bagi WNI, serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah seolah-olah nampak sia-sia.
Adanya kasus kerumunan pada pusat perbelanjaan merupakan bukti bahwa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 belum berhasil. PPKM bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat mengubah perilaku sehingga mampu membedakan kepentingan esensial yang mengharuskan keluar rumah dan mana yang tidak diperlukan. Kalaupun keluar menggunakan masker dan menjaga jarak aman yang sudah ditetapkan.
Adanya larangan mudik ini memang akan sedikit mengganggu pertumbuhan ekonomi, tetapi akan sangat efektif dalam menekan laju penyebaran COVID-19 ini dan tentunya kesehatan lebih utama daripada ekonomi. Namun, pemerintah perlu tegas dan konsisten pada peraturan yang sudah dibuat, sifat tidak konsisten pemerintah ini justru dapat menyebabkan peraturan yang diharapkan dapat menekan laju penyebaran COVID-19 ini seolah sia-sia, dan dapat merugikan dari sektor ekonomi dan kesehatan karena mudik yang dilarang, tetapi pemerintah yang tidak tegas dalam penerapan peraturan sehingga menyebabkan masih banyak terjadi kerumunan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas, konsisten, komunikatif, serta saling bersinergi dengan petugas terkait, juga berbagai elemen masyarakat.
Daftar Pustaka
Septian Deny. 2019. Jumlah Pemudik 2019 Diperkirakan Capai 23 Juta Orang. Liputan6.com [Internet]. Diakses 12 Mei 2021. Tersedia pada: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3971221/jumlah-pemudik-2019-diperkirakan-capai-23-juta-orang#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Menteri,akan%20mencapai%2023%20juta%20orang.\
Satgas COVID-19. 2021. SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Diakses 12 Mei 2021. Tersedia pada:
https://covid19.go.id/p/regulasi/se-kepala-satuan-tugas-nomor-13-tahun-2021
Ika Defianti. 2021. Larangan WNA dari India Masuk Indonesia Berlaku Mulai 25 April 2021. Merdeka.com [Internet]. Diakses 12 Mei 2021. Tersedia pada:
https://www.merdeka.com/peristiwa/larangan-wna-dari-india-masuk-indonesia-berlaku-mulai-25-april-2021.html#:~:text=Larangan%20WNA%20dari%20India%20Masuk%20Indonesia%20Berlaku%20Mulai%2025%20April%202021,-Penanganan%20Kedatangan%20Penumpang&text=Merdeka.com%20%2D%20Ketua%20Komite%20Satgas,Covid%2D19%20di%20negara%20tersebut.
Monica Wareza. 2021. Jubir Luhut: Jangan Benci TKA, Nanti Investor Kabur. CNBCIndonesia.com [Internet]. Diakses 12 Mei 2021. Tersedia pada:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210512134301-4-245233/jubir-luhut-jangan-benci-tka-nanti-investor-kabur
Teguh Firmansyah. 2021. Ini Kondisi Terakhir 2 WN China yang Positif Covid. Republika.co.id [Internet]. Diakses 15 Mei 2021. Tersedia pada:
https://www.republika.co.id/berita/qssgfi377/ini-kondisi-terakhir-2-wn-china-yang-positif-covid
by admin | May 5, 2021 | Berita Acara |
Departemen Penalaran dan Lingkungan BEM FMIPA UNY menyelenggarakan acara Science Talk#1 pada hari Minggu, 2 Mei 2021. Science Talk#1 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari pendidikan, peserta yang hadir dari berbagai lini masyarakat, mulai dari mahasiswa, masyarakat umum, hingga pendidik atau Bapak/Ibu guru. Selain itu, acara ini diselenggarakan sebagai wadah diskusi untuk membahas berbagai persoalan tentang pendidikan di masa pandemi, dengan adanya diskusi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Mahasiswa FMIPA UNY dan masyarakat umum terkait proses pembelajaran secara daring maupun tatap muka di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya acara ini pengetahuan akan terus berkembang sehingga tidak memberikan dampak yang buruk, tetapi memberikan suatu kebermanfaatan bagi semua bidang kehidupan. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta melalui platform zoom meeting dan juga dihadiri Bapak Dr. Ali Mahmudi (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA UNY).
Science Talk#1 kali ini mengusung tema “Efektifkah Pembelajaran Tatap Muka di Saat Pandemi?”. Acara ini menghadirkan dua pemateri yakni Bapak Dr. Slamet Suyanto, M.Ed. (Dosen Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY) dan Saudara Fadly Ryan Wicaksana (Menteri Kajian Eksternal BEM KM UNY 2021). Kedua pembicara tersebut menyampaikan materi dari sisi seorang pendidik (Dosen) dan seorang yang dididik (mahasiswa) sehingga peserta mampu melihat dampak dan keluhan yang dialami ketika pandemi covid 19 dari kedua sisi. Diskusi berjalan baik karena banyak pertanyaan yang masuk, selain itu peserta juga menanggapi pertanyaan dari peserta lain.
Pemateri pertama adalah Bapak Dr. Slamet Suyanto, M.Ed menyampaikan penelitian beliau mengenai Studi Evaluatif Pelaksanaan Pembelajaran Online Selama Pandemi Covid 19 dan Face to Face Learning, selain itu beliau juga melihat pembelajaran online dari segi ekonomi masyarakat yaitu berdasarkan survei, 92% pelajar mengalami kesulitan belajar online, beliau melakukan penelitian ke pendidik dari beberapa mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan beliau dalam penelitiannya secara garis besar untuk mengetahui penguasaan materi yang sampai ke anak didik maupun penguasaan media pembelajaran dari guru/pendidik. Beliau juga menyampaikan terkait media yang menarik, gratis atau berbayar, dan sesuai dengan jenjang anak didik, contohnya berupa Learning Management System Moodle, Google Classroom, Gmeet, Zoom Meeting, Ruang Guru dan lain-lain. Pada pemateri pertama ini, banyak pertanyaan masuk seputar bagaimana mengajar yang sesuai saat pandemi, bagaimana jika mempelajari materi praktik, bagaimana cara menyampaikan nilai afektif ke peserta didik dll.
Pemateri kedua adalah Saudara Fadly Ryan Wicaksana, beliau menyampaikan terkait pembelajaran jarak jauh menilik dari segi siswa maupun mahasiswa bahwa pembelajaran jarak jauh menimbulkan dampak yaitu kesehatan mental dan fisik bagi peserta didik, berdasarkan yang beliau kaji pembelajaran jarak jauh memberikan tekanan yang berat bagi siswa, terlebih dengan tugas-tugas yang terus diberikan oleh pendidik, selain itu dampak pembelajaran jarak jauh berdampak ke orangtua siswa karena diharuskan menggantikan peran guru dalam mengawasi proses belajar anak secara langsung. Selain itu beliau menyampaikan terkait kemerataan subsidi kuota belajar untuk masyarakat pelosok yang jangkauan sinyalnya buruk. Lalu membahas mengenai vaksinasi khusus tenaga pendidik dan uji coba proses pembelajaran tatap muka terlebih dahulu sebelum benar-benar dilaksanakan pembelajaran tatap muka.
by admin | Apr 18, 2021 | Berita Acara, Biro Kewirausahaan |
Biro Kewirausahaan BEM FMIPA UNY menyelenggarakan Workshop Kewirasuhaan Batch 1 pada Sabtu, 17 April 2021. Workshop ini diselenggarakan khusus untuk anggota BEM FMIPA UNY 2021 guna meningkatkan bakat dan minat anggota untuk menjadi wirausahawan. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 40 mahasiswa/i dari anggota BEM FMIPA UNY 2021 melalui platform zoom meeting.
Kegiatan ini mengusung tema “Start Your Action, to be a Great Millenial Entrepeneur”. Diharapkan anggota BEM FMIPA UNY dapat memulai sebuah usaha agar menjadi wirausaha yang besar. Dalam kegiatan ini menghadirkan dua pemateri yakni Ibu Nur Aeni Ariyanti, MP., M.Agr., Ph.D selaku pembina UKMF MCC FMIPA UNY dan Yulisa Ratih Istiana mahasiswa Pendidikan Biologi selaku Direktur CV Barengan Karya Indonesia. Pemateri yang hebat membuat antusias peserta semakin bertambah terlihat pada banyaknya pertanyaan yang diajukan.
Pada pemateri pertama, Nur Aeni Ariyanti, MP., M.Agr., Ph.D menyampaikan bahwa untuk memulai suatu usaha dapat dilakukan kapan saja. Sebuah ide dapat ditemukan dari permasalahan di sekitar kita. Tak hanya itu, beliau juga menegaskan bahwa kunci sukses jangan mengikuti gaya hidup. Walapun penghasilan sudah bertambah tetapi gaya hidup tidak boleh berubah. Belilah suatu barang sesuai kebutuhan dan tidak hanya mengikuti trend saja. Dalam pemaparan materi, juga diselipkan sosialisai mengenai Program Mahawasiswa Wirausaha.
Pada pemateri kedua, Yulisa Ratih Istiana menyampaikan bahwa wirausaha merupakan jalan pintas kita untuk memperkaya diri dan lingkungan sekitar. Wirausaha dapat disesuaikan oleh hobi dan profesi kita yaitu dapat diimplementasikan dalam bentuk aplikasi, komik, buku, dll. Beliau juga menjelaskan alasan mengapa harus memulai bisnis dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Bisnis dapat dimulai dengan mencari trend produk dan alasan produk harus ada. Selanjutnya bagimanan cara memasarkan produk yaitu dapat diawali dengan branding yakni branding diri sendiri dan produk. Branding produk dapat dilakukan dengan digital marketing yaitu dengan membuat iklan di sosial media.
