Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI: Wajib Ditonton? Atau Dilupakan ?

———————————-GERIMIS BERITA———————————

Masih ingat G30S/PKI ??? Udah pernah nonton film dokumenternya belum ???

PKI memang tidak diragukan lagi adalah musuh bagi bangsa Indonesia. Namun, apakah dengan memutar film yang berkaitan dengan partai ini adalah suatu langkah yang keliru?

Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30 S/PKI tak pelak menimbulkan polemik di masyarakat. Meskipun instruksi tersebut ditujukan untuk internal TNI sendiri, sebagian kalangan mempertanyakan dan bahkan mengkritisi instruksi pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 tersebut.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menjadi salah satu pihak yang mengkritisi instruksi jenderal bintang empat itu. Menurut salah satu koordinatornya, Yati Andriyani, lembaganya khawatir hal itu menjadi legitimasi bagi Panglima untuk memaksakan masyarakat menonton film tersebut. Selain itu, Yati pun menilai sebaiknya TNI sebagai lembaga pertahanan negara pun mempertimbangkan dampak pada masyarakat atas wacana pemutaran kembali film arahan sutradara Arifin C. Noer tersebut.
Kritik juga dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Anggota Komisi I DPR F-PDIP Effendi Simbolon menyebut muatan film tersebut harus diluruskan. Film itu, kata Effendi, sangat bernuansa Orde Baru.
Effendi juga menyebut dengan adanya instruksi nonton tersebut menimbulkan dugaan adanya pesan yang ingin disampaikan oleh panglima.
Meski demikian, tak sedikit pula pihak yang mengapresiasi dan mendukung instruksi tersebut.

Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya, ia beranggapan bahwa dengan menonton film tahun 1984 itu dapat menjaga kekompakan di internal TNI, termasuk dengan purnawirawannya.
Dukungan juga disampaikan mantan wakil presiden Try Sutrisno. Mantan panglima TNI itu bahkan merasa bangga dengan sikap tersebut. Ia menyebut bahwa film itu dengan tepat menggambarkan keburukan PKI dan komunisme terhadap Indonesia.
Tak hanya dari kalangan politisi dan negarawan, sutradara kondang Hanung Bramantyo pun melalui akun twitter-nya, mendukung instruksi untuk menonton film tersebut.Hanung juga memuji unsur sinematik yang ada pada film tersebut. Namun salah satu sineas terbaik Indonesia itu hanya menyarankan untuk menonton film tersebut sebagai karya seni semata, tidak lebih. Menurutnya, kurang tepat untuk sebuah film untuk dijadikan sumber sejarah,meskipun ceritanya diangkat dari kejadian yang memang nyata.
Bahkan, menonton Filmpun juga termasuk pendidikan, tinggal bagaimana mengambil hikmahnya. Jika untuk mendidik anak bangsa, apasalahnya?
Hidup Mahasiswa Indonesia

KTS_GSPL_03

#GERIMIS_BERITA
#BEM_FMIPA_UNY
#DEPARTEMEN_SOSIAL_POLITIK
#GASPOLL
#52_Tahun_G30S/PKI
#Menolak_Lupa
🔴 23

Semangat dari Pak Presiden untuk KPK

Masih ingat kabar KPK wahai mahasiswa ? yapp.. yang bertugas memberantas tindak perilaku paling bengis ( korupsi ) di negri ini, bagaimana kabarnya sekarang ?

 

Menjelang berakhirnya masa kerja Pansus Angket KPK pada 28 September , indikasi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin nyata terlihat. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo menolak keras upaya pelemahan kepada KPK.

‘’Perlu saya tegaskan , saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga KPK.’’ Kata Presiden (10/9).

Presiden menjelaskan peran KPK sebagai lembaga yang diberi amanat untuk memberantas korupsi harus terus diperkuat. KPK bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh pejabat negara

‘’KPK sebagai sebuah institusi yang dipercaya rakyat, sangat dipercaya masyarakat, sehingga harus kita perkuat ,’’ ujar Presiden seperti dikutip Antara, seraya mengingatkan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting mengatakan ujung pelemahan KPK semakin kuat dari dalam dan luar KPK.Dari dalam, seorang Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman diduga melemahkan KPK dengan menghadiri undangan Pansus Hak Angket tanpa persetujuan Pimpinan KPK. Sedangkan dari luar, langkah legislative dari Pansus dan aksi criminal terhadap Novel Baswedan yang ingin  melemahkan KPK. Termasuk ketika ada seorang anggota DPR yang membuat pertanyaan , KPK berpotensi dibekukan dan dibubarkan

‘’Jadi apa yang terjadi sekarang dengan Pansus Hak Angket terlihat ujungnya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia,’’kata Miko.

Ia mengungkapkan , berbagai alasan DPR atas urgensinya dibentuk Pansus KPK mulai terbantahkan satu persatu.

 

Dinegri ini memang susah sekali mencari orang jujur nan tulus, tapi wahai mahasiswa jadilah sosok yang jujur nan tulus , nan dielu-elukan kehadiranmu oleh masyarakat agar kau bisa menjadi jejak pembeda yang membangun bumi pertiwi ini.

Salam Mahasiswa Indonesia !!!

 

 

 

RAF_GSPL_07

 

#GERIMIS_BERITA

#BEM_FMIPA_UNY

#MIPA_BERSAHABAT

#DEPARTEMEN_SOSIAL_POLITIK

#GASPOLL

22

 

 

Sumber :

Tim Penulis Koran KR.(2017).Presiden Harus Sama-Sama Kita Jaga.Yogyakarta:Koran  Kedaulatan Rakyat Edisi 11 September 2017