Rektor Dipilih Melalui Persetujuan Presiden
Perlukah Presiden Ikut Campur Tangan dalam Pemilihan Rektor?
Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal wacana pemilihan rektor di perguruan tinggi yang dikonsultasikan terlebih dahulu ke presiden. Alasannya, rektor memiliki jabatan strategis dan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa, termasuk penanaman ideologi. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman.
“Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Hal tersebut disampaikan Tjahjo karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi. Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta karena mempunyai komitmen sama.
Rencana itu pun menuai pro dan kontra. Sejumlah kalangan menilai rencana itu justru mencederai independensi kampus. Rektor UIN Walisongo, Semarang Muhibbin menilai wacana yang dilontarkan Mendagri terlalu terburu-buru. Menurutnya, pemilihan rektor oleh Presiden justru menimbulkan masalah baru. Bisa jadi, rektor yang dipilih tidak sesuai dengan karakteristik kampus tertentu.
“Yang dikhawatirkan rektor baru yang ditunjuk pemerintah itu tidak mendapat simpati dari civitas akademika. Itu tentu menimbulkan suasana tidak harmonis di lingkungan kampus,” tuturnya seperti dilansir dari Koran Sindo, Jumat (2/6/2017).
Nantinya, pemerintah hanya akan membuat penyesuaian mekanisme pemilihan rektor. Sebab, selama ini sudah ada regulasi mengenai pemilihan rektor yang sudah digunakan.
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, jika ada salah satu kasus dalam pemilihan rektor di mana calon rektor terpilih diketahui sebagai pengikut salah satu kelompok radikal. Hal itu disampaikan oleh Menristekdikti. “Meski hanya satu kasus, tetapi harus dicermati. Sebab, ini menyangkut mahasiswa dan masyarakat. Peran perguruan tinggi adalah berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat,” kata Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan, rencana ini merupakan bagian dari integrasi keputusan politik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Integrasi dimaksudkan untuk menguatkan ideologi Pancasila dan menghindari penyusupan paham-paham radikal ke dunia kampus.
Bukan tentang siapa yang mengawali perubahan, tapi siapa yang bisa bertahan. Renungkan lagi, pendidikan itu milik siapa? Salam Mahasiswa!!!
RM_GSPL_05
#GERIMIS_BERITA
#BEM_FMIPA_UNY
#MIPA_BERSAHABAT
#DEPARTEMEN_SOSIAL_POLITIK
#GASPOLL
Sumber: