by admin | Sep 16, 2025 | Uncategorized |
Yogyakarta – Bidang Sosial dan Politik BEM FMIPA UNY sukses menyelenggarakan diskusi Pandhawa #4 dengan tema “Stabilitas Kurikulum Pendidikan: Dampak ‘Ganti Menteri, Ganti Kurikulum’ terhadap Guru dan Siswa” pada Senin, 25 Agustus 2025. Acara yang dihadiri oleh 52 peserta ini menghadirkan Bapak Santo Mugi Prayitno, M.Pd., sebagai narasumber untuk membedah isu strategis tersebut.
Dalam pemaparannya, Bapak Santo menegaskan bahwa kurikulum merupakan kompas utama dalam dunia pendidikan yang berfungsi menentukan arah dan kompetensi siswa. Beliau meluruskan anggapan bahwa setiap pergantian menteri selalu mengganti kurikulum. Faktanya, saat ini Indonesia menjalankan dua kurikulum secara paralel, yaitu Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka.
“Sekolah memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan mengembangkan kurikulum yang paling tepat sesuai kebutuhannya, atau yang kita sebut sebagai Inovasi Daerah (Inoda),” jelasnya. Namun, beliau menekankan bahwa kesuksesan sebuah kurikulum tidak lepas dari sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan kurikulum itu sendiri. Kurikulum Merdeka yang berbasis karakter dan fleksibel pun perlu terus dievaluasi secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan.
Sebagai calon guru, mahasiswa FMIPA UNY diingatkan untuk tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga mulai mengasah kompetensi soft skill. “Mulailah mengolah emosi dan menerapkan sopan santun dalam setiap interaksi, termasuk saat nanti berhadapan dengan wali murid,” pesannya.
Sesi Interaktif: Pertanyaan Kritis dari Peserta
Diskusi semakin hidup ketika memasuki sesi tanya jawab. Fina Istifada, seorang peserta yang sedang menjalani praktik mengajar, membagikan pengalamannya menghadapi siswa yang kurang semangat dan lebih menyukai pembelajaran berbasis game. Ia juga mempertanyakan kebenaran isu bahwa siswa tidak boleh tidak naik kelas.
Menanggapi hal ini, Bapak Santo menjelaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas memang diperbolehkan sebagai opsi terakhir. “Namun, prosesnya harus transparan. Sekolah wajib mencari akar masalah melalui home visit dan berkoordinasi dengan orang tua serta pihak terkait seperti KPAI. Semua langkah ini harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional guru,” tegasnya.
Pertanyaan lain datang dari Dewa Ngakan Gede Mahadewa yang menyoroti kebingungan di kalangan orang tua akibat perbedaan antara K-13 dan Kurikulum Merdeka. Ia menanyakan langkah konkret dari Dinas Pendidikan dan LPTK dalam menyikapi hal ini.
Narasumber memaparkan bahwa di Kota Yogyakarta, setiap sekolah wajib mempresentasikan kurikulumnya kepada Dinas di awal tahun. “Dinas melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan perkembangan siswa, termasuk dalam hal literasi dan karakter. Untuk mengatasi tantangan seperti perbedaan kemampuan guru dalam teknologi, kami menggunakan pendekatan yang berbeda dan menyederhanakan konsep. Strategi utamanya adalah melibatkan semua guru dan fokus pada proses pembelajaran yang mendalam, bukan sekadar hasil,” jelas Bapak Santo.
Acara yang diselenggarakan di Ruang Sidang 3 FMIPA UNY ini ditutup dengan kesimpulan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang erat antar semua pihak adalah kunci untuk menstabilkan dinamika kurikulum dan memastikan tujuan pendidikan nasional tercapai.
by admin | Sep 16, 2025 | Uncategorized |
Prawatan, 6 September 2025 – Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, kini melangkah maju dalam era digital melalui peluncuran website desa bernama PRAJA (Prawatan Jaya). Inovasi ini digagas oleh Tim PPK Ormawa BEM FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai upaya mendukung transparansi, memperkuat identitas desa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Prawatan Jaya (PRAJA) merupakan program pemberdayaan masyarakat Desa Prawatan, Klaten, yang digagas BEM FMIPA UNY 2025 untuk menciptakan desa mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Fokus utama program ini adalah pembangunan ketahanan pangan berbasis Integrated Agri-Aquaculture System dengan dukungan teknologi Internet of Things (IoT) dan pemetaan lahan menggunakan GIS. PRAJA mengintegrasikan budidaya lele bioflok dengan hidroponik, sehingga limbah budidaya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair tanaman. Selain itu, masyarakat didampingi dalam pembuatan pakan ikan dari sekam padi untuk mendukung ekonomi sirkular.
Program ini juga mengembangkan website desa sebagai pusat informasi dan promosi produk, serta mendorong diversifikasi hasil pertanian dan perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah seperti beras, selada hidroponik, nugget, abon, hingga ikan segar. Pemasaran dilakukan melalui e-commerce maupun saluran distribusi offline. Lebih dari itu, website PRAJA diharapkan mampu menjadi sarana administrasi digital, pemetaan lahan, serta ruang publikasi berbagai kegiatan desa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan inovasi ini, PRAJA berupaya menjadikan Desa Prawatan lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan
Dalam sambutanya , Ayunda selaku Ketua Pelaksana menegaskan pentingnya website desa sebagai sarana transparansi, pendataan administrasi, pemetaan lahan, dokumentasi program kegiatan, hingga pemasaran produk unggulan desa.
“Dengan pengelolaan website yang baik, kami berharap dapat membantu meningkatkan pendapatan petani, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat identitas Desa Prawatan di era digital. Harapan kami, para pemuda-pemudi desa mampu secara mandiri mengelola website ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan berkelanjutan,” ungkap Ayunda.
Dalam prosesnya, para pemuda-pemudi Desa Prawatan dilibatkan secara aktif melalui sesi praktik pengelolaan website yang dipandu langsung oleh tim. Kegiatan ini bertujuan agar generasi muda mampu mengambil peran dalam mengelola website secara mandiri sehingga kebermanfaatannya dapat berkelanjutan.
Selain menghadirkan teknologi, peluncuran website PRAJA juga menjadi momentum mempererat sinergi antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat. Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti hanya pada program, melainkan terus berkembang sebagai upaya nyata membangun desa yang transparan, mandiri, dan berdaya saing di era digital.
by admin | Aug 2, 2025 | Uncategorized |
Klaten, 24 Juli 2025 – Mengawali langkah pengabdian masyarakat yang berorientasi pada teknologi dan keberlanjutan, Tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY 2025 secara resmi meluncurkan program yang berjudul PRAWATAN JAYA (PRAJA): Integrated Agri-Aquaculture berbasis IoT, Smart Mapping, dan Circular Economy guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Desa Prawatan. Grand Opening program ini diselenggarakan di Balai Kecamatan Jogonalan, Klaten dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting serta elemen masyarakat Desa Prawatan.
Acara peresmian berlangsung khidmat dari awal hingga akhir. Tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Kesehatan Kabupaten Klaten, Kepala Desa Prawatan Bapak Sabiq Muhammad beserta jajranya, Poktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), Karang Taruna Desa, serta masyarakat sasaran program. Turut hadir pula Dosen Pendamping Tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY Prof. Dr. Tien Aminatun, S.Si., M.Si. Selain itu dalam acara ini juga hadir jajaran Pengurus BEM FMIPA UNY sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh ormawa fakultas. Seluruh pengurus Bidang Pengabdian Masyarakat hadir secara lengkap, didampingi oleh perwakilan dari Bidang Sosial dan Politik, Biro Administrasi dan Keuangan, serta Bidang Advokesma. Kehadiran mereka menunjukkan semangat solidaritas kelembagaan dan sinergi internal BEM FMIPA UNY dalam mendukung program strategis PPK Ormawa sebagai wadah nyata kontribusi mahasiswa kepada masyaraka.
Kegiatan dibuka dengan sambutan hangat dari Ketua Tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY, diikuti oleh sambutan dari Dosen Pendamping dan Kepala Desa Prawatan. Ketiganya menyampaikan apresiasi, harapan, serta komitmen untuk mendukung implementasi PRAJA sebagai representasi konkret ekonomi sirkular dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa.
Sebagai simbol rasa syukur dan harapan kelancaran program, acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan bersama oleh Dosen Pendamping dan Kepala Desa. Momen ini diabadikan melalui sesi foto bersama seluruh tamu undangan, memperkuat semangat kolaborasi antara akademisi dan masyarakat.
Setelah peresmian, Tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY menyampaikan presentasi pemaparan program kerja yang akan dijalankan selama empat bulan ke depan. Dengan dukungan media visual yang interaktif, tim memperkenalkan lima program utama: Pengembangan Website Desa, Integrasi IoT dalam sistem Bioflok dan Hidroponik, Produksi pakan ikan dari sekam padi, Pemetaan lahan berbasis GIS, serta Strategi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian-perikanan.
Pemaparan ini disambut antusias oleh peserta yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan ruang untuk bertanya, memberikan masukan, serta membangun komunikasi langsung dengan tim pelaksana, guna menciptakan sinergi optimal selama implementasi program.
Acara ditutup dengan penuh semangat kebersamaan, menandai dimulainya perjalanan besar Tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY dalam membawa inovasi ke tengah masyarakat. Harapan besar disampaikan oleh berbagai pihak bahwa PRAJA tidak hanya menjadi program pengabdian biasa, tetapi menjadi strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan desa melalui teknologi , dan pemberdayaan ekonomi sirkular berbasis potensi lokal. Melalui kegiatan ini, tidak hanya pelaksanaan program dimulai secara resmi, tetapi juga tercipta awal sinergi antara mahasiswa dan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi ruang belajar mahasiswa dalam mengasah keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim, sejalan dengan tujuan utama dari PPK Ormawa.
by admin | Dec 3, 2024 | Uncategorized |
Pada tanggal 28 Desember sudah terlaksana audiensi bersama Pimpinan DPRD DIY, Komisi C
DPRD DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Bappeda DIY, Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, BEM FMIPA UNY, BEM KM
FMIPA UGM dan BEM KM UGM di Ruang Bapemperda lantai 2 Gedung DPRD DIY.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri
mencatat jumlah penduduk DI Yogyakarta sebanyak 3,72 juta jiwa pada Desember 2023. Dengan
populasi tersebut, Provinsi DIY menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari, terutama dari
rumah tangga, pasar, dan kawasan komersial. Sayangnya, sistem pengelolaan sampah yang ada
belum mampu mengatasi peningkatan ini secara efektif. Pasca penutupan TPA Piyungan serta
keluarnya aturan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertulis pada nomor
314/KEP/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi
Pengelolaan Sampah Oleh Kabupaten/Kota. Namun fakta dilapangan, masing-masing
kabupaten/kota belum mampu mengatasi sampah di daerah masing-masing.
Salah satu permasalahan utama adalah penurunan daya tampung TPST regional yang drastis pada
tahun 2023, dari 780 ton pada tahun sebelumnya menjadi hanya 450 ton. Volume sampah yang
ditangani mengalami sedikit penurunan dari 893,53 ton/hari pada 2021 menjadi 756 ton/hari pada
2023, meskipun volume produksi sampah tetap stabil di sekitar 1.231,55 ton/hari pada 2022 dan
2023. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian sampah yang tidak tertangani dengan baik, yang dapat
berdampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya suatu gerakan
bersama untuk mengurangi dan menangani sampah di DIY.
Tuntutan yang disampaikan yaitu :
A. Edukasi ke lembaga pendidikan
1. Integrasi P5 dalam Proyek Sekolah
Melibatkan siswa dalam proyek lingkungan seperti pembuatan kompos, daur ulang, dan
kampanye kesadaran pengelolaan sampah.
2. Pengurangan Barang Sekali Pakai
Mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam dengan mengganti bahan yang lebih
ramah lingkungan.
3. Gerakan Bawa Tumbler dan Kotak Makanan
Mendorong siswa dan guru membawa wadah sendiri untuk mengurangi plastik sekali
pakai, didukung insentif seperti diskon kantin.
4. Inspeksi Mendadak oleh Pemerintah
Pemerintah melakukan inspeksi tanpa pemberitahuan untuk memastikan program
berjalan efektif dan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
5. Kolaborasi Program Utama KKN dengan berbagai Universitas.
Program utama KKN univeristas yang berada di Yogyakarta dapat diprioritaskan
penanganan dan pengurangan sampah.
Langkah ini membantu mengurangi sampah dan mendidik generasi muda agar peduli
lingkungan.
B. Edukasi ke Masyarakat
1. Peraturan Mengikat tentang Sampah Plastik
Memberlakukan regulasi khusus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama
di kawasan wisata, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Sampah anorganik dikelola oleh pemerintah, sedangkan sampah organik dikelola di
rumah tangga melalui metode seperti biopori atau kompos.
3. Koordinasi Pemerintah
Mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan provinsi guna
merumuskan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terarah.
4. Monitoring oleh PIC Kecamatan
Setiap kecamatan memiliki PIC (Person In Charge) yang bertugas untuk edukasi,
pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sampah.
5. Edukasi kepada Jasa Angkut
Melatih jasa angkut sampah untuk memastikan pemisahan sampah organik dan anorganik
tetap terjaga selama proses pengangkutan.
Kebijakan Pemerintah
1. Ketegasan sebagai kota istimewa untuk mempertegas buang sampah sembarangan diberi
denda.
2. Target 5 tahun ke depan untuk kenaikan anggaran terkait pengelolaan sampah
menunjukkan keseriusan (indikator: Desentralisasi pengelolaan sampah di setiap daerah
kab/kota).
3. Menginisiasi program edukasi pengelolaan sampah organik rumah tangga sebagai langkah
strategis untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat, sebelum implementasi
kebijakan yang memperkuat aturan pengelolaan sampah secara mandiri.
4. Anggaran dana diketahui saat ini < 1% APBD, sehingga agar keseriusan mengatasi
permasalahan sampah dapat ditingkatkan.
Tanggapan dari Pimpinan DPRD DIY
Masalah pengelolaan sampah memang membutuhkan perhatian serius, karena ada langkahlangkah yang bisa segera dilakukan, namun ada pula yang memerlukan proses lebih
panjang, seperti desentralisasi dan penerapan kebijakan dalam bentuk perda atau peraturan
nasional. Saya sangat mendukung inisiatif Gerakan ini, yang sebenarnya sudah pernah
dibahas beberapa tahun lalu. Solusi-solusi yang diusulkan kali ini dapat menjadi acuan
konkret untuk menindaklanjuti upaya pengurangan sampah secara lebih terstruktur dan
efektif.
Tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
1. Produksi Sampah Harian
• DIY menghasilkan sekitar 1,3 ribu ton sampah per hari, dihitung berdasarkan
perkiraan jumlah sampah per individu dikalikan populasi.
2. Pola Pengelolaan Sampah Masyarakat
• Sampah organik dapat diolah di rumah (kompos, biopori).
• Sampah anorganik memiliki potensi nilai ekonomis jika dipilah dan diolah.
3. Fasilitas Pengelolaan Sampah Saat Ini
• TPA hanya memproses sebagian sampah; beberapa jenis tetap tidak terolah.
• Bank sampah efektif, namun belum diikuti oleh seluruh desa.
• Jasa pengangkutan hanya memindahkan sampah, bukan mengolahnya.
4. Teknologi Modern untuk Penanganan Sampah
• RDF (Refuse Derived Fuel) mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
• Biaya: Rp500.000 per ton sampah. Maka didapatkan Rp500.000 x 1.300 ton =
Rp 650.000.000
• Solusi ini membutuhkan dukungan anggaran besar dari pemerintah.
5. Strategi Penanganan Sampah
• Pengurangan Timbunan Sampah:
• Edukasi masyarakat untuk membawa tumbler dan mengurangi penggunaan
plastik.
• Mendorong pemilahan sampah di rumah.
• Fasilitas Penanganan:
• Meningkatkan sistem kumpul-angkut-olah.
• Menyediakan fasilitas olah berbasis teknologi.
6. Kolaborasi Akademisi dan Praktik Nyata
• Penelitian akademik diarahkan pada solusi konkret yang dibutuhkan masyrakat,
bukan sekadar untuk tujuan akademik semata.
• Implementasi hasil penelitian di masyarakat dan fasilitas pengelolaan sampah.
Langkah-langkah ini membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan sistem
pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan
https://drive.google.com/drive/folders/1mh33HM7TwxotuCwTTyGtJEgaaBUJutNI?usp=sharing
by admin | Dec 3, 2024 | Uncategorized |
Audiensi bersama Balai Pengelolaan Sampah dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tanggal 26 November 2024.
Permasalahan sampah menjadi isu yang merata di berbagai daerah, termasuk DIY yang terus menghadapi tantangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kunjungan wisatawan. TPA Piyungan, yang awalnya dirancang untuk melayani wilayah perkotaan, kini telah mencapai kapasitas maksimal. Berdasarkan aturan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertulis pada nomor 314/KEP/2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah Oleh Kabupaten/Kota
Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi Sampah di DIY
1. Pertumbuhan penduduk dan wisatawan meningkatkan produksi sampah.
2. TPA Piyungan sudah overload; tiap kabupaten/kota wajib memiliki TPA masing-masing
3. Wilayah Sleman memiliki TPST Minggir dan TPST Winomartani namun belum bisa maksimal tertangani.
Pengelolaan Sampah
1. Baru 52,6% sampah terkelola; di TPST namun 47,7% masih dibuang sembarangan.
2. Sampah yang diangkut masih tercampur antara organik dan anorganik sehingga menimbulkan asam sampah yang membuat tingginya kerusakan mesin pencacah.
3. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, pelet, atau pakan maggot.
Upaya dan Kebijakan
1. Pengurangan sampah lewat perubahan gaya hidup; dengan adanya perubahan gaya hidup seperti mengurangi plastik ketika belanja di toko maupun online shop, membawa tumbler dan kotak makanan. Dengan seperti itu DIY akan berhasil mengurangi 18,88%.
2. Kebijakan mengharuskan setiap rumah tangga mengelola sampah dapur rumah tangga diolah masing-masing.
Peran pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi menjadi fokus utama.
Kerja sama dengan UGM, termasuk melalui program KKN dan biologi sampah.
Infrastruktur dan Teknologi
TPA di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul menggunakan berbagai metode: open dumping dan controlled land fuel
Teknologi penangkapan gas metana mulai diimplementasikan sejak 2023.
Tantangan dan Rekomendasi
Koordinasi antar-pihak masih lemah.
Perlu pembangunan infrastruktur pengelolaan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Masyarakat perlu didorong untuk melakukan pemilahan sampah di sumber.
