PRESS RELEASE PANDHAWA

Pandemi COVID-19 menimbulkan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya dibidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kesehatan mental atau psikis. Masyarakat dapat terjangkit berbagai permasalahan mental yang cukup serius dimulai dari self diagnose, gangguan psikosomatik, cabin fever,  hingga dihadapkan pada Quarter Life Crisis (QLC). Di masa pandemi di mana masyarakat dapat dengan mudah mencari konten mengenai isu-isu kesehatan baik melalui website dan media sosial, ternyata dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dalam membuat self diagnose. Bahaya dari hal ini adalah dapat membuat masyarakat menyepelekan dan menyalahartikan informasi seputar masalah kesehatan yang sebenarnya serius sehingga menimbulkan efek Barnum. Efek ini akan memengaruhi pola pikir yang merugikan baik pada diri sendiri maupun orang di sekitarnya.

Hal itu lah yang mendasari diadakannya diskusi pada hari Jumat, 18 September 2020 oleh Departemen Kajian, Riset, dan Politik BEM FMIPA UNY dengan Ibu Rahmatika Kurnia Romadhoni,. S.Psi, M.Psi,. Psikolog (Dosen Psikologi FIP UNY) sebagai pemateri pada diskusi tersebut.

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul selama masa pandemi ini mengakibatkan syaraf simpatetik aktif secara terus-menerus sehingga respon tubuh ikut tegang dan merasa selalu bersiap siaga. Ini bisa menyebabkan kita mudah down baik fisik maupun mental karena selalu tidak tenang dan timbul gejala seperti susah tidur, mimpi buruk, makan banyak, dll. Alhasil, orang-orang mendiagnosa dirinya sendiri hanya berdasarkan hasil temuan di internet yang terkadang tidak terjaga kredibelitasnya. Padahal seseorang yang dikatakan dapat melakukan diagnosis mental, membutuhkan kurang lebih 6-7 tahun masa studi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi dan mengelola diri agar mampu menghadapi kondisi saat ini yaitu dengan Being A Guru, yang merupakan identifikasi diri sendiri dengan mengenal lebih dalam karakteristik dan sikap pada diri baik itu secara fisik maupun mental. Adapun cara Being A Guru adalah :

1. mengetahui bagaimana tubuh ketika bereaksi
2. mengetahui kapan dan kenapa diri ini merasakan seperti itu
3. mengetahui mekanisme tubuh seperti apa
4. mengetahui tujuan tubuh bermekanisme

Apabila dirasa membutuhkan bantuan tanpa harus menunggu “sakit” maka bisa dengan curhat kepada orang yang bisa mendengarkan. Curhat itu seperti menuangkan beban dari wadahnya atau merilis segala penat kita sehingga selepas bercerita kita mendapatkan sensasi kelegaan. Apabila tidak nyaman bercerita bisa juga melakukan beberapa aktivitas, seperti

1. Mengelola pernafasan atau mengubah posisi tubuh untuk lebih nyaman dan rileks
2. Olahraga
3. Melakukan hobi, dan sebagainya.

Apabila stres atau kecemasan belum berkurang, dapat datang ke konselor dan psikolog untuk meminta bantuan atau jika dirasa masih membutuhkan bantuan medis dapat juga berkunjung ke psikiater.

”Healing takes time, and asking for help is a courageous step.” Mariska Hargitay

Hukum bagaikan panglima dalam sebuah pergerakan. Disimbolkan dengan sesosok Lady Justice yang membawa sebilah pedang bukan belati. Kain penutup sekaligus neraca sebagai asas perjuangan panglima mencari keadilan tanpa pandang bulu. Namun, apa kabar dengan perjuangan sang panglima dinegeri komedi ini?

Hingga saat ini waktu terus berjalan dan hampir memasuki 75 tahun, bangsa ini  belum menemukan titik terang untuk mencapai arti dari keadilan. Mulai dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga revolusi saat ini, isu penegakkan keadilan masih menjadi momok dan pekerjaan rumah bagi negeri ini.

Namun lambat laun, bangsa ini mulai berbenah dan menata diri demi menyambut datangnya “Sang Dewi Keadilan”. Hukum adalah salah bukti keberadaan sang dewi. Namun kehadirannya ini, menimbulkan sebuah konsekuensi bagi negeri ini yaitu semua tindakan negara diatur oleh hukum, sehingga semua hal yang dilakukan negara diuji juga untuk oknum negara.

Sejauh ini penegakan hukum tepatnya terkait hukum pidana masih belum berjalan baik. Lantas, bagaimana proses terbentuknya keadilan versi hukum? Secara hukum pidana semua sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 181 mengenai pasal hukum pidana. Syarat dan proses yang berlaku sebagai berikut,

1) Adanya alat bukti untuk seseorang menjadi tersangka;

2) Sebelum ditetapkan tersangka diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu;

3) Dalam menunjang proses penyidikan, Polisi yang menyidik wajib mengirimkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kinerjanya diawasi oleh jaksa untuk ditindaklanjuti.

Terlihat bahwa bangsa ini sudah menjalankan syariat hukum yang terstruktur dan jelas. Lantas, sebenarnya apa sih kendalanya? Seperti istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas di mana mata hukum yang berlaku di negeri ini masih dengan mudahnya dipermainkan oleh penegaknya sendiri. Masih banyak kecacatan penegakan hukum yang terus menindas dan melindas hak rakyat kecil. Hal ini dibuktikan dengan fakta banyaknya kasus penyelesaian perkara pindana sepihak dan tentunya menghambat akses bantuan hukum. Sehingga hal ini sudah mengecewakan nilai demokrasi yangmana seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun ketika di lapangan makna oleh dan untuknya berganti menjadi kepada oligarki (kelompok tertentu).

Kalau begitu, mengapa tidak diseragamkan saja segala penegakan keadilan termasuk putusan hakim? Hal ini tidaklah semudah membalikkan tangan dikarenakan berkaitan dengan macam-macam filsafat hukum, yaitu:

1. Paham positifisme yaitu paham yang menegakan hukum berlandaskan UU.
2. Paham progresif yaitu penegakan hukum berlandaskan keadilan.

Sehingga ketika terjadi pemutusan dalam peradilan tentunya hakim bebas menentukan dasar paham mana yang digunakan. Asalkan tetap dengan menggunakan “hati nurani” dalam segala putusannya.

Oleh karena itu, seharusnya hukum sebagai keadilan sehingga tercipta keabadian sedangkan jika sebatas aturan maka hukum itu dapat dibunuh sewaktu-waktu oleh aturan pula. Hal ini yang melandaskan terciptanya asas-asas hukum diantaranya, 1) Kepastian Hukum; 2) Keadilan; dan 3) Kebermanfaatan hukum. Sedangkan unsur penegak hukum atau yang di balik meja hijau yaitu:

1. Polisi,
2. Jaksa (menuntut),
3. Hakim (memutuskan keadilan yang tepat), dan
4. Nasehat hukum (pendamping).

Hakim dapat memutus dengan hati nurani dan menggali nilai-nilai di masyarakat. Maka sejatinya yang dibalik meja hijau itu adalah hakim yang mengambil keputusan dengan pandangannya. Sehingga, apa yang dapat kita lakukan “demi panglima”?

1. Konsolidasi,
2. Memaksimalkan media, dan
3. Mengedukasi serta mempropaganda diruang lingkup kita agar perjuangan bukan hanya untuk kaum terpelajar.

Sudah 61 tahun berlalu semenjak penetapan perjuangan Ki Hadjar Dewantara menjadi Bapak pendidikan Indonesia atau yang dikenal dengan peringatan hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Tak dapat dipungkiri bahwa setengah abad lebih, beliau telah menginspirasi dan menuntut ratusan hingga ribuan pergerakan pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Akan tetapi, bagaimanakah langkah perjuangan bangsa ini dalam meneruskan semangat juang Ki Hadjar Dewantara dalam menegakkan kebenaran melalui pendidikan?

Dewasa ini, kita disungguhkan sebuah gagasan menarik sekaligus gebrakan dari salah satu anak bangsa yang cukup berpengaruh yaitu Pak Nadiem Makariem selaku Menteri Pendidikan pada Kabinet Maju era kepresidenan Jokowi-Ma’ruf Amin. Beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yang nantinya akan merubah stigma masyarakat pada pendidikan nasional terutama pada perguruan tinggi. Kebijakan itu berupa paket yang dikemas cantik bagai parcel di hari Raya  yang dikenal dengan sebutan “KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA”. Sebelum itu, mari bedah isi si manis satu ini.

Kebijakan kampus merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar dan menjadi langkah awal kemudahan pergerakan bagi perguruan tinggi dalam rangka link-match antara dunia pendidikan dengan dunia nyata (kerja). Oleh karena itu, terdapat 4 hal yang diubah yaitu, kemerdekaan dalam pembukaan program studi baru (Otonomi bagi Perguruan Tinggi), kemudahan sistem akreditasi perguruan tinggi (Program Reakreditasi Otomatis), kemudahan perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri badan hokum (PTN-BH), dan adanya hak belajar di luar program studi atau perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Lantas, apakah kebijakan baru ini sejalan dengan prinsip dan konsep yang diusung oleh Ki Hadjar Dewantara atau justru sebaliknya? Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan Pak Supardi (Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan FIS, UNY) ternyata terdapat keterkaitan antara kebijakan Kampus Merdeka ini dengan konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara. Konsep Tri Kon ini dilatarbelakangi adanya budaya pada masyarakat dengan membingkai 3 gagasan yang menjadi satu konsep yaitu,

Pertama adalah Kontinuitet, artinya manusia itu bersifat kontinuitif yang tidak bisa terlepas dari masa lalu baik akar budaya, sejarah, hingga genetik.

Kedua adalah Konvergensi, artinya dalam menjalani kehidupan tentunya tidak terlepas dari dunia sekitarnya karena ini merupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan lingkungan sekitarnya.

Ketiga adalah Konsentrisitet, artinya meskipun berada di dalam lingkungan atau dalam sebuah interaksi namun harus berprinsip sebagai titik fokus/acuan dalam mewujudkan pendidikan mandiri tanpa bergantung/terkekang dengan pihak manapun.

Menurut Pak Supardi adapun kebijakan yang paling bersinggungan dengan konsep tersebut ada pada poin keempat yang menyatakan adanya hak belajar diluar bidang studi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Hal ini menjadi benang merah antara kebijakan dengan konsep Ki Hadjar yangmana keduanya mengusung pemberian kesempatan yang luas kepada mahasiswa dalam multiple intelligence untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Salah satu tujuan pendidikan yang memerdekakan adalah mewujudkan penyempurnaan hidup manusia, lahir dan batin sesuai dengan kodrat alam.

Namun demikian kesamaan tersebut belum sampai pada dasar pendidikan itu sendiri, karena perubahan masih sebatas teknis seperti yang tertera pada poin pertama hingga ketiga. Apabila kebijakan ini dilaksanakan tetap memerlukan goodwill yang strategis seperti dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia termasuk pada subtansi pendidikan itu sendiri yangmana kata Ki Hajar pendidikan itu membentuk karakter dan mental baru intelek.

Mungkin yang terlintas di benak masyarakat tentang perempuan secara umum selalu berkaitan dengan hal-hal di dapur, sumur dan kasur atau yang lebih dikenal dengan istilah “ macak, masak, dan manak”. Namun sebelum menjelajahi secara dalam stigma atau pandangan terhadap perempuan. Apa sih yang dipikirkan ketika memaknai atau mendengar kata perempuan?.

Secara epistemologi perempuan berasal dari kata per-empu-an ”ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. Namun kata “wanita” berasal dari bahasa Jawa yaitu ”wani ditata” atau orang yang bisa diatur. Selain itu, perempuan/wanita memiliki ciri khas dibandingkan makhluk lain ciptaan Tuhan yaitu adanya sifat ke-ibu-an guna memelihara bagi alam semesta dan seisinya.

Lantas, lebih baik menyebutkan kata “perempuan” atau “wanita”? Sebenarnya tidak ada salahnya menyebutkan “perempuan” atau “wanita”.  Namun, dalam bahasa Sanskerta makna wanita berarti ”yang dinafsui” atau cenderung berkonotasi negatif (pejoratif) dan lebih diposisikan sebagai objek. Oleh karena itu, sesuai dengan makna filosofinya maka kata perempuan lebih tepat digunakan karena mengandung konotasi yang positif (amelioratif).

Mirisnya, pandangan terhadap perempuan Indonesia masih sebatas bentuk objektifikasi sekaligus menjadikan posisi perempuan sebagai ‘salah satu korban’ dari patriarki itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan adanya pelabelan akibat konstruksi yang ada di masyarakat, yang tentunya juga diciptakan oleh masyarakat.

Pelabelan ini merupakan bentuk pengekangan pada kemerdekaan individu (perempuan) yang berimbas pada konstruksi gender dalam wacana kesetaraan gender yang cenderung merugikan dan menghambat dalam kehidupan sosial. Menyedihkannya pandangan dan pelabelan ini hanya didasarkan pada sesuatu yang alamiah sehingga menganggap bahwa hal itu merupakan takdir dan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, tak heran apabila banyak sekali permasalahan yang menempatkan perempuan sebagai korban.

Maka dari itu, diera saat ini perempuan dituntut untuk mampu menghadapi permasalahan tersebut dalam upaya mengurangi hingga menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu caranya adalah dengan pemberdayaan, yaitu:

1. Mandiri secara finansial
2. Turun langsung dalam upaya membantu perempuan yang termaginalkan melalui LSM bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya.
3. Meningkatkan soft skill yang nantinya soft skill kita bermanfaat untuk dirikita sendiri maupun keuarga dan masyarakat.

Yang tak kalah penting adalah selalu berpikiran positif untuk hidup yang positif. Sebab perempuan tidak cuma berpotensi sebagai korban, namun juga pelaku. Pelaku merendahkan sesama perempuan.

Perempuan harus mampu memahami kedudukannya, baik secara agama maupun secara sosial. Tuntunlah menuju perpustakaan alam semesta yang penuh ayat-ayat keagungan-Nya. Tempatkanlah mereka sejajar dengan makhluk lainnya agar saling mengingatkan, saling memberi wasiat tentang kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang.